PKS Tolak Kriminalisasi dengan Alasan Politik: Presiden atau Tukang Tambal Ban, Semua Tunduk Hukum

Salim Segaf Al-Jufri mengungkapkan, semua warga setara di hadapan hukum, baik berstatus presiden maupun tukang tambal ban.

Hal tersebut disampaikan Segaf dalam sambutannya di acara Apel Siaga PKS 2023 di Stadion Madya GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2023).

Awalnya, Segaf mengatakan, Indonesia telah membuktikan tidak terpecah belah karena suku, agama, dan status sosial.

"Hari ini kita telah membuktikan bahwa keragaman suku, agama, dan status sosial bukanlah alasan untuk kita berpecah belah. Bahkan, kemajuan itu sebagai modal dasar untuk menjaga kesatuan bangsa," ujar Segaf.

Kemudian, Segaf menyinggung perihal kriminalisasi dengan alasan politik.

Ia menekankan bahwa semua warga harus tunduk dan patuh terhadap hukum, tanpa memandang jabatan.

"Menolak kriminalisasi dengan alasan politik. Karena penegakan hukum dilakukan untuk menunjukkan keadilan bagi rakyat seluruh Indonesia. Seluruh warga sama kedudukannya di hadapan hukum, baik presiden atau tukang tambal ban, baik pengemudi ojol atau konglomerat, baik jenderal, kopral, atau bharada, semua harus tunduk," katanya.

Oleh karena itu, Segaf berharap penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu bisa bekerja secara profesional.

Ia lantas mengingatkan, jika ada suara rakyat yang diselewengkan, maka pasti diketahui Tuhan.

"Takut lah kepada Allah SWT yang maha melihat, suara rakyat yang diselewengkan akan merusak tatanan bangsa dan negara," ujar Segaf.

Sementara itu, kata Segaf, PKS juga menolak praktik politik uang di Pemilu 2024.

Menurutnya, politik uang seharusnya diganti dengan model politik lain demi kepentingan masyarakat Indonesia.

"Untuk itu, kita tegaskan bahwa PKS menolak politik uang dan menggantinya menjadi politik pelayanan, pemberdayaan, untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Segaf.