Kasus Distribusi BBM Ilegal di Jatim, BPH Migas dan Polda Amankan 45,5 Ton Solar Bersubsidi

KOMPAS.com – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat kinerja dalam penegakan hukum di bidang hilir migas.

Paling baru, BPH Migas bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) mengungkap kasus penyimpangan distribusi bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi.

Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengatakan, kasus tersebut memiliki modus operandi, yakni membeli BBM jenis Bio Solar Subsidi kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.

Bio Solar bersubsidi tersebut dijual ke beberapa perusahaan yang membutuhkan, seperti pemilik kendaraan berat dan pabrik.

“Giat bersama antara pihak kepolisian dan BPH Migas seperti yang kami laksanakan hari ini diharapkan dapat membentuk sinergi antara tim BPH Migas, khususnya Pengawasan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama dengan elemen Polri, terutama dengan Polda Jatim,” katanya.

Iwan mengatakan itu dalam konferensi pers “Pengungkapan Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi” bertempat di Kantor Polda Jatim, Surabaya, Kamis (23/2/2023).

“Sinergi ini diyakini akan memperkuat kinerja bersama dalam bidang penegakan hukum di bidang hilir migas,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (24/3/2023).

Sementara itu, Kepala Polda (Kapolda) Jatim Toni Harmanto menambahkan, sebanyak 45,5 Ton BBM subsidi jenis solar berhasil diungkap dan 27 orang telah diamankan.

“Sebanyak 27 orang diamankan di Sumurmati Probolinggo. Kemudian, saat dilakukan pengembangan lagi, kami mengamankan para pelaku di Desa Katerungan Krian Sidoarjo,” terangnya.

Direktur Ditreskrimsus Polda Jawa Timur Farman menambahkan, para pelaku diduga bekerja sama dengan pihak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk memudahkan aksinya.

Kemudian, para pelaku juga berulang kali melakukan pengisian di beberapa SPBU di Jatim.

“Para tersangka ini akan dikenakan pasal pencucian uang agar terdapat efek jera kepada para pelaku sedangkan potensi kerugian mencapai Rp 24,5 miliar,“ paparnya.

Adapun para tersangka dikenakan Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang diubah pada Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar.