Kejagung Sebut Menkominfo Diperiksa soal Pengawasan Kegiatan BLU hingga Penggunaan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan, pihaknya mendalami sejumlah hal kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate.

Adapun Johnny diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2022.

Dalam pemeriksaan ini, Johnny didalami seputar yang dilakukannya sebagai Menkominfo, termasuk soal pengawasan terhadap badan layanan unit (BLU) yang ada di kementerian.

"Selanjutnya mengapa beliau kita panggil sebagai saksi? Tentunya lebih karena kapasitas beliau sebagai menteri, Menkominfo untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pengendalian kegiatan BLU yang berada di bawah tanggung jawabnya," ujar Kuntadi di Kejagung, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Dia mengatakan, Johnny dicecar 51 pertanyaan selama sekitar 10 jam, sejak sekitar pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Kuntadi menambahkan, pihaknya juga mendalami fungsi dan tugas Menkominfo sebagai pengguna anggaran. Selain itu, Johhny didalami perannya karena memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan anggaran pada satuan kerja di kementeriannya.

"Beliau memiliki kewajiban dan tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi pengunaan anggaran di satuan kerja di bawahnya," tuturnya.

Sementara itu, Jhonny mengaku telah menjawab semua pertanyaan secara rinci dan penuh tanggung jawab pada pemeriksaan hari ini.

Jhonny juga menekankan bahwa dirinya siap untuk diperiksa kembali apabila penyidik Kejagung masih membutuhkan keterangan darinya.

"Saya telah memberikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik Kejagung Republik Indonesia," ujar Jhonny di Kejagung usai pemeriksaan.

Diketahui, dalam kasus ini ada lima tersangka yang sudah ditetapkan.

Kelima tersangka itu adalah Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo Anang Achmad Latif (AAL), Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali (MA), Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan (IH).

Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak (GMS); dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, Yohan Suryanto (YS).

Akibat perbuatan para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.