Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Erwin Aksa Benarkan Perjanjian Anies-Sandiaga | Usul JK di Balik Perjanjian Anies-Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa membenarkan tentang keberadaan sebuah perjanjian antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno.

Menurut Erwin, perjanjian itu dibuat menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2017 silam.

Kabar tentang keberadaan perjanjian itu kembali diperbincangkan setelah Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkapkannya belum lama ini.

Hal itu terjadi di tengah upaya Partai Nasdem mendukung Anies sebagai bakal calon presiden 2024 dan menjajaki koalisi dengan Partai Demokrat serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

1. Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengungkapkan, ada perjanjian antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno menjelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 lalu.

Menurut Erwin, perjanjian antara dua orang yang akhirnya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur itu berkaitan dengan utang piutang.

"Saya cuma melihat, saya enggak tahu (isinya apa), itu saya lihat ada perjanjian utang piutang," kata Erwin saat dihubungi Kompas.com, Minggu (5/2/2023).

Erwin enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian itu, ia mempersilakan Kompas.com untuk mengutip pernyataannya dalam wawancara di kanal YouTube "Akbar Faizal Uncensored".

Dalam wawanara itu, Erwin menyebutkan bahwa Sandiaga memberikan utang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Erwin sendiri merupakan salah satu sosok yang masuk dalam barisan pendukung pasangan Anies-Sandiaga pada 2017 lalu.

"Kira-kira begitu, karena yang mempunyai likuiditas Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, karena waktu itu kan putaran pertama kan namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu," papar Erwin.

"Nilainya berapa ya? Rp 50 miliar barangkali," ujar Erwin.

Ia mengaku ikut menyusun perjanjian tersebut bersama kuasa hukum Sandiaga, yakni Rikrik Rizkiyana.

"Saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu, ikut melihat, ikut, ya saya lihat tanda tangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyer, lawyer-nya Pak Sandi namanya Pak Rikrik," kata Erwin.

Sebelumnya, Sandiaga juga sempat mengungkap adanya perjanjian antara dirinya, Anies, dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Akan tetapi, pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu enggan membeberkan isi perjanjian tersebut.

"Saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan saat itu yang nge-draf dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setau saya sekarang (perjanjian) juga dipegang oleh Pak Dasco," kata Sandiaga, Senin (30/1/2023).

"Jadi, nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo dan Pak Anies," ujar Sandiaga.

Dasco mengakui perjanjian itu berada di tangannya, tetapi ia tidak mau mengungkap isi perjanjian tersebut karena bukan konsumsi publik.

“Nanti di kesempatan lain (dijelaskan), ya lihat perkembangan lah nanti. Apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana,” ujar Dasco.

“Tetapi isinya apa? Ya kita enggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Jadi kalau yang mau bertanya-tanya ya boleh, nanti masuk Gerindra dulu tapi,” imbuh dia.

Sementara itu, Sudirman Said, yang ketika itu juga masuk dalam tim sukses Anies Baswedan mengakui bahwa ada kesepakatan Anies-Sandi soal beban biaya kampanye.

Ketika itu, Anies memang tak memiliki modal yang kuat untuk bertarung pada Pilkada 2017.

“Saya tidak mendengar ada perjanjian (Prabowo-Anies soal pilpres), yang ada perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu,” ucap Sudirman di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (30/1/2022).

Namun, beban biaya itu dianggap tuntas lantaran keduanya akhirnya meraih kemenangan.

Di sisi lain, Sudirman mengaku tak tahu menahu soal perjanjian Anies dengan Prabowo yang sebelumnya santer diberitakan juga terjadi kesepakatan di tahun 2017.

Dia menyebut Anies memang sempat ditawari Prabowo menjadi cawapres pada 2019. Namun, Anies memilih tetap menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengusulkan agar Anies Baswedan dan Sandiaga Uno membuat perjanjian terkait pembagian kerja ketika menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu.

Erwin mengatakan, JK mengusulkan ada perjanjian tersebut karena JK juga membuat perjanjian serupa saat berduet dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada masa pemerintahan periode 2004-2009.

"Jadi waktu itu Pak SBY kerja apa, Pak JK kerja apa, sama, Pak JK juga mengatakan, 'bikin saja perjanjian sama seperti waktu saya dengan Pak SBY 2004 presidennya Pak SBY, Pak JK wapres', Pak JK sendiri yang menasehati," kata Erwin dalam video wawancara di akun YouTube Akbar Faizal Uncensored.

Erwin telah mempersilakan Kompas.com untuk mengutip pernyataannya di acara wawancara tersebut.

Dalam wawancara tersebut, Erwin juga mengungkapkan bahwa ada perjanjian terkait utang-piutang antara Anies dan Sandiaga.

Erwin menyebutkan Sandiaga memberikan utang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Erwin sendiri merupakan salah satu sosok yang masuk dalam barisan pendukung pasangan Anies-Sandiaga pada 2017 lalu.

"Kira-kira begitu, karena yang mempunyai likuiditas Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies karena waktu itu kan putaran pertama kan namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan waktu itu," kata Erwin.

"Nilainya berapa ya, Rp 50 miliar barangkali," ujar pria berlatar belakang sebagai pengusaha itu.

Ia mengaku ikut menyusun perjanjian tersebut bersama pengacaranya Sandiaga, yakni Rikrik Rizkiyana.

"Saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu, ikut melihat, ikut, ya saya lihat tanda tangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyer, lawyer-nya Pak Sandi namanya Pak Rikrik," kata Erwin.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/06/06093051/populer-nasional-erwin-aksa-benarkan-perjanjian-anies-sandiaga-usul-jk-di

Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke