[POPULER NASIONAL] Anies Punya Tiket Pilpres 2024 | Ketum PBNU soal Wacana Kenaikan Biaya Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel Anies Baswedan yang kini punya tiket untuk Pilpres 2024 menjadi pemberitaan yang paling banyak dibaca di Kompas.com pada Selasa (31/1/2023).

Selain itu, artikel mengenai komentar Ketua Umum PBNU soal rencana kenaikan biaya haji juga menjadi terpopuler.

Kemudian, artikel tentang cerita Sandiaga Uno soal perjanjian politik Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan dirinya juga menarik minat pembaca.

Berikut ulasan selengkapnya.

1. Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya memutuskan mendukung pencalonan Anies Baswedan di Pemilihan Presiden 2024, bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

Sikap itu disampaikan secara resmi oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman, usai bertemu dengan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri di Istanbul, Turki, pada Sabtu (28/1/2023).

Pertemuan yang dilakukan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan perwakilan Anies di Tim Kecil Penjajakan Koalisi Perubahan, Sudirman Said tersebut dihelat setelah Demokrat secara resmi menyampaikan dukungannya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pendopo Anies, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

“PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Rasyid Baswedan tersebut di Pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20 persen," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dalam jumpa pers di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (30/1/2023).

Baca selengkapnya: Anies Baswedan Kini Punya Tiket untuk Pilpres 2024

2. Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf angkat bicara soal rencana kenaikan biaya haji 2023 menjadi Rp 69 juta.

Sebab, haji wajib hukumnya bagi umat Islam yang mampu menjalankannya.

"Pertama ya, haji itu hanya wajib untuk yang mampu. Kalau ndak mampu, ndak usah haji enggak apa, ndak usah. Ya, ndak usah, ndak apa, ndak dosa kalau ndak mampu," kata Yahya ditemui di Menara Kompas, usai acara Gagas RI, Senin (30/1/2023) malam.

Selama ini, ia menambahkan, pemerintah telah memberikan subsidi biaya perjalanan haji kepada masyarakat yang hendak pergi ke Tanah Suci.

Baca selengkapnya: Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

3. Cerita Sandiaga soal Perjanjian Politik Prabowo, Anies, dan Dirinya: Ada Meterainya...

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengatakan, perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ditandatangani oleh tiga orang.

Dia pun menyebutkan bahwa perjanjian antara Prabowo, Anies, dan dirinya itu ditulis dengan tulisan tangan.

"Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua (dia dan Anies) dan poinnya," jelas Sandi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023).

"Perjanjian itu sih legal. Ditandatangani bertiga (Prabowo, Sandi dan Anies) dan seingat saya ada meterainya," tuturnya.