Mahfud Sebut Kasus Pemerkosaan di Kemenkop UKM Tak Boleh Pakai "Restorative Justice": Pelaku Keji

Sebab, menurut Mahfud, para pelaku sangat keji melakukan tindakan tersebut. Apalagi, ada orang lain yang menyaksikan tanpa berbuat apapun.

"Pelakunya yang keji, di mana 4 orang memperkosa orang dalam keadaan tidak berdaya dan ada yang melakukannya lebih dari 1 kali, disaksikan juga oleh 2 pegawai lain sambil senyum-senyum. Itu tidak boleh di-restorative justice-kan," ujar Mahfud saat ditemui di Kementerian LHK, Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Mahfud mengungkapkan, restorative justice hanya bisa diterapkan dalam kasus tindak pidana ringan, tindak pidana tertentu, dan delik aduan.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa kasus pemerkosaan di Kemenkop UKM tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyuruh pelaku menikahi korban dan memberinya uang.

"Lalu, kemudian tidak pernah diperlakukan sebagai istri. Surat nikahnya pun dibawa pergi. Dan yang bersangkutan merasa tidak pernah mencabut laporannya," katanya.

Mahfud kemudian menekankan bahwa seharusnya kejahatan seperti itu tidak boleh dibiarkan terjadi ke depannya.

"Tindakan administratifnya pemecatan, skorsing, pengurangan pangkat atau sebagainya yang sudah dilakukan itu tetap berlaku di praperadilan tidak terkait dengan hukum administrasi," ujar Mahfud.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bogor menerima gugatan dan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan tiga orang tersangka kasus pemerkosaan pegawai perempuan di Kemenkop UKM.

Dengan dikabulkannya gugatan praperadilan itu, maka status tersangka kasus pemerkosaan ketiganya menjadi gugur.

Dikutip dari situs resmi PN Bogor, gugatan itu terdata dalam Sistem Informasi Penanganan Perkara Pengadilan (SIPP) Negeri Kota Bogor dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2022/PN Bgr yang terdaftar tanggal 23 Desember 2022.

Pemohon dalam gugatan praperadilan itu adalah Zaka Pringga Arbi alias Zaka Bin Izul Arbi, Wahid Hasyim Bin Zaenudin Hasyim, dan Muhammad Fiqar Bin Firmansyah.

Sementara tergugat dalam kasus itu adalah Kepala Kepolisian Resor Bogor Kota.

"Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dari para pemohon. Menyatakan sah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor S.PPP/813 b/III/RES 1.24/2020 tertanggal 18 Maret 2020,” tulis putusan dalam SIPP PN Bogor.

Melalui putusan tersebut, berarti ketiga pelaku pemerkosaan itu tidak menjadi tersangka.

"Menyatakan tidak sah penetapan Tersangka atas nama Para Pemohon dalam Penyidikan perkara sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/813.a/RES 1.24/I/2020/Sat Reskrim tanggal 01 Januari 2020,” tulisnya.

Pemerkosaan ini terjadi di salah satu hotel di kawasan Bogor, Jawa Barat, pada 6 Desember 2019 oleh empat pelaku yang diidentifikasi dengan inisial W, Z, MF dan N.

Kasus tersebut sempat diusut oleh kepolisian Bogor, tetapi berhenti sebelum hasil penyidikan dinyatakan lengkap atau P21.

Keluarga pelaku yang merupakan pejabat Kemenkop UKM mendatangi orangtua korban dan meminta korban berdamai.

Selain itu, keluarga pelaku juga meminta korban menikah dengan salah satu pelaku yang masih lajang dan menarik laporan polisi korban.

Kepolisian Bogor pun mendatangi rumah korban dan memfasilitasi pernikahan pelaku dengan korban.

Akan tetapi, kasus ini kembali mencuat setelah pelaku Z yang dinikahkan oleh korban ND meminta bercerai.