Salin Artikel

Partai Buruh Akan Temui Mahfud MD hingga Bentuk TPF Pembunuhan Marsinah, Munir, dan Tragedi Trisakti

Hal ini, menurut Said Iqbal, merupakan salah satu keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Buruh yang telah berlangsung sejak Minggu (15/1/2023) hingga Selasa (17/1/2023) di Jakarta.

Di samping itu, inisiatif ini juga disebut sebagai upaya tindak lanjut dari pengakuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia.

"Partai Buruh akan membentuk tim pendalaman fakta dan dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan Pak Menkopolhukam, Pak Mahfud MD, untuk mendalami tiga kasus utama," kata Said Iqbal dalam jumpa pers, Senin (16/1/2023).

"Pertama, kami minta untuk untuk ditentukan, diputuskan, dan diselesaikan, kasus pembunuhan Marsinah. Kedua, kasus Munir, pembunuhan Munir," ujarnya lagi.

Ketiga, Said Iqbal mengatakan, tragedi Trisakti yang telah mengilangkan nyawa kawan-kawan mahasiswa.

Said menambahkan, Partai Buruh berharap besar bahwa tiga kasus ini bisa dituntaskan sehingga pengakuan negara atas sejumlah kasus pelanggaran HAM tidak hanya berhenti sebagai pengakuan, tetapi dapat diwujudkan penuntasannya sebagai bentuk implementasi.

Untuk diketahui, Marsinah merupakan buruh di PT Catur Putra Surya, Sidoarjo, Jawa Timur. Semasa hidup, ia dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh.

Perjuangan Marsinah dihentikan setelah ia diculik, disiksa, diperkosa, hingga dibunuh pada 8 Mei 1993.

Jenazah Marsinah ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk di daerah Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur, sekitar 200 kilometer dari tempatnya bekerja, pada 9 Mei 1993.

Pilot senior Garuda Indonesia, Pollycarpus Budihari Priyanto, telah dipenjara karena terbukti bersalah. Begitu juga mantan Dirut PT Garuda Indonesia Indra Setiawan.

Deputi V BIN (2001-2005) yang kini menjadi Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi Purwoprandjono, sempat menjadi tersangka lantaran diduga kuat terlibat dalam pembunuhan berencana sang aktivis HAM tersebut, tetapi belakangan divonis bebas murni.

Sementara itu, Tragedi Trisakti merupakan penembakan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa yang sedang unjuk rasa menuntut turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya pada 12 Mei 1998.

Peristiwa ini menewaskan empat orang mahasiswa Universitas Trisakti dan melukai puluhan lainnya.

Empat mahasiswa yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Mereka tewas ditembak di dalam kampus, dengan peluru bersarang di kepala, tenggorokan hingga dada.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/16/14491131/partai-buruh-akan-temui-mahfud-md-hingga-bentuk-tpf-pembunuhan-marsinah

Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke