[POPULER NASIONAL] Lukas Enembe Disebut Contoh Kepala Daerah Ugal-ugalan | Puan Bela Pernyataan Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memaparkan mengapa mereka memutuskan menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe.

Menurut Firli, Lukas adalah contoh kepala daerah yang melanggar hukum dan patut ditindak.

Firli mengatakan, penangkapan terhadap Lukas juga bermakna sebagai pesan supaya para kepala daerah tidak nekat korupsi.

1. Ketua KPK Sebut Lukas Enembe Jadi Contoh Pejabat Publik yang Ugal-ugalan Bisa Dibawa ke Ranah Hukum

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut Gubernur Papua Lukas Enembe yang ditangkap karena dugaan kasus suap dan gratifikasi adalah contoh pejabat publik yang ugal-ugalan harus dibawa ke ranah hukum.

Awalnya, Firli mengatakan bahwa penangkapan Lukas Enembe karena kasus korupsi merupakan peristiwa bermakna bagi pemberantasan korupsi.

Menurutnya, penangkapan tersebut bisa menjadi peringatan karena KPK menindak koruptor hingga titik terjauh negeri, yakni Papua.

Peristiwa penangkapan Lukas Enembe juga mengirimkan pesan dan kabar kepada seluruh birokrasi negara untuk jangan bermain-main dengan hukum dan dengan tindakan atau kelakuan koruptif.

"Tersangka Lukas Enembe adalah contoh bahwa tindakan pejabat publik yang ugal-ugalan mengatasnamakan apapun, bertindak tidak disiplin sebagai penyelenggara negara, tetaplah dia harus dibawa ke ranah hukum," kata Firli dalam siaran pers, Sabtu (14/1/2023).

Firli mengungkapkan, sejak proses penangkapan Lukas dimulai, penanganan situasi di Papua tidak mudah dan kerja-kerja KPK dituntut profesional dengan memperhatikan hak asasi manusia.

KPK disebut Firli telah melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan perundang-undangan tunduk taat pada asas-asas pelaksanaan tugas pokok.

"Hadirnya KPK di Papua titik terjauh negeri kita adalah peringatan untuk seluruh pelaku korupsi dan bukti kehadiran negara untuk keadilan masyarakat Indonesia di Papua," ujarnya.

Lebih lanjut, Firli mengatakan, penanganan kasus Lukas Enembe mendapatkan dukungan seluruh tokoh masyarakat Papua hingga pendeta.

Salah satu tokoh adat yang mendukung adalah tokoh adat Kabupaten Tolikara, Esap Bogum.

Lalu, pendeta Joop Suebu yang merupakan Ketua Persekutuan Gereja-gereja Jayapura.

Kemudian, ada Ketua LMA Kabupaten Mamberamo Tengah Babor Bagabol, Ketua DPD KNPI Kabupaten Keerom Samuel Yube, dan Ketua DPP KNPI Haris Pratama.

"Insan Muda Papua, Samuel Yube, Ketua DPD KNPI Kabupaten Keerom mendukung penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku, khususnya terpidana korupsi. (Dalam pernyataannya menyampaikan) 'Saya mengajak masyarakat Kabupaten Keerom untuk tetap menjaga keamanan serta tidak mudah terprovokasi'," kata Firli.

Lukas Enembe ditangkap di salah satu rumah makan di Distrik Abepura, Jayapura, Papua pada Selasa (10/1/2023) siang waktu setempat.

Saat itu, ia baru menyantap papeda dan kuah ikan bersama keluarga dari kampungnya di Tolikara, seorang ajudan, dan sopirnya.

Lukas Enembe kemudian diamankan di Mako Brimob Kotaraja, Jayapura. Tidak berselang lama, politikus Partai Demokrat itu dibawa ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.

Dikawal Komandan Satuan (Dansat) Brimob dan Irwasda Polda Papua, Lukas Enembe diterbangkan ke Manado menggunakan maskapai Trigana Air untuk transit.

Ia kemudian dibawa ke Jakarta melalui jalur udara. Setibanya di Jakarta, Lukas Enembe menjalani pemeriksaan di RSPAD Gatot Soebroto.

Lukas Enembe sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka.

Perusahaan ini memenangkan tiga proyek infrastruktur multiyears senilai miliaran rupiah.

Terbaru, lima orang terdekat Lukas Enembe dicegah untuk tidak bepergian ke luar negeri. Kelimanya diduga kuat mengetahui dugaan perbuatan Lukas.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi, kelima orang itu antara lain Yulce Wenda yang merupakan istri Lukas; Lusi Kusuma Dewi, Dommy Yamamoto, Jimmy Yamamoto, dan Gibbrael Isaak yang merupakan dari pihak swasta.

Tak hanya sekali, nama Jokowi disinggung Megawati berkali-kali. Megawati berkelakar bahwa nasib Jokowi tidak akan sama ketika tak diusung oleh PDI-P.

Ia lantas menyematkan kata "kasihan" jika Jokowi tidak dibantu oleh PDI-P hingga sampai di titik ini sebagai Presiden ke-7 RI.

"Pak Jokowi itu kayak begitu lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan deh," kata Megawati sambil tertawa dalam HUT PDI-P ke-50 pada 10 Januari 2023.

Pidato Megawati itu lantas menerima kritik dari banyak pihak karena dianggap merendahkan presiden yang saat ini masih berkuasa.

Sebagai anak kandung Megawati, Ketua DPR RI Puan Maharani lantas membela sang ibu.

Pembelaan ini disampaikan Puan dalam acara Rosi yang ditayangkan di Kompas TV pekan ini.

Alih-alih menghina atau merendahkan presiden, Puan menyatakan bahwa ibundanya sangat menyayangi dan menghormati Jokowi.

"Kalau tahu, Ibu Mega itu sayang banget sama Pak Jokowi. Dan tentu saja hormat sekali sama Pak Jokowi sebagai presiden," kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV, dikutip Jumat (13/1/2023).

Menurut Puan, Megawati menangis ketika Jokowi dirundung masyarakat.

Hal ini sempat diutarakan Megawati dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Megawati menyatakan siap pasang badan.

Dengan mengatakan, ia tidak apa-apa dirundung daripada Jokowi yang harus menerima semuanya. Lagi-lagi, sikap ini disebut Puan sebagai bentuk sayang dan hormatnya sang ibu kepada Jokowi.

"Bahkan (Megawati) sampai (mengatakan), enggak apa-apa saya di-bully karena saya mau membela Pak Jokowi. Itu kalau bukan sayang dan hormat, apa (namanya?)," ujar Puan.

Menurut Puan, rasa sayang dan hormat Megawati kepada Jokowi tidak lepas dari penempatan diri Megawati sebagai seorang ibu di internal PDI-P.

Misalnya, ketika pembukaan pidato pada HUT PDI-P ke-50, Megawati memanggil dirinya sendiri di hadapan ribuan kader dengan kata "ibu".

Kalimat yang pertama keluar saat sambutan adalah, "Kangen, enggak, sama Ibu?".

Hal ini memperkuat posisinya di internal PDI-P sebagai seorang ibu dan seorang pemimpin partai. Puan berpendapat, sang ibu tidak bermaksud buruk merendahkan Jokowi.