Salin Artikel

Lempar Sentilan, Megawati Dinilai Ingin Ingatkan Jokowi Tak Lebih dari "Petugas Partai" PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, ucapan Megawati Soekarnoputri soal nasib Presiden Joko Widodo jika tak ada PDI Perjuangan bukan sebatas candaan.

Ketua umum PDI-P itu dianggap sedang unjuk kekuatan sebagai pemimpin tertinggi partai. Di internal PDI-P, Megawati yang paling berkuasa.

Sementara, Jokowi tak lebih dari kader yang menjalankan tugas partai.

"Memang dalam cara pandang PDI-P dan Megawati, posisi Jokowi sebagai presiden RI semata-mata merupakan bentuk penugasan dari partai. Karena itu, jauh-jauh hari, PDI-P menegaskan bahwa Jokowi adalah petugas partai," kata Umam kepada Kompas.com, Rabu (11/1/2023).

Menurut Umam, pernyataan Megawati itu tak lepas dari giatnya Jokowi bicara soal perpolitikan menuju Pemilu 2024 baru-baru ini.

Oleh publik, presiden bahkan dianggap memberikan dukungan buat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk pemilu mendatang.

Di mata Megawati, manuver Jokowi itu bisa dinilai melewati batas. Apalagi, Megawati telah berulang kali menegaskan bahwa keputusan terkait pencapresan menjadi hak prerogatifnya sebagai ketua umum.

"Secara tidak langsung, Megawati ingin mengingatkan Jokowi agar tidak neko-neko, jangan melawan keputusan dan jangan mendikte sikap politik Mega," ujar Umam.

Lewat pernyataannya, Megawati dinilai hendak memberikan peringatan ke Jokowi agar tak lupa akan jasa-jasa presiden kelima RI itu mengantarkan dia ke tampuk tertinggi kekuasaan.

Oleh karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut diminta tetap tunduk kepada Mega dan tak membuat banyak manuver politik, apalagi mendahului langkahnya.

"Wajar Megawati gerah jika Jokowi asyik menggocek bola sendiri tanpa mengumpankan bola ke PDI-P, sembari berharap PDI-P mengikuti langgam permainan yang Jokowi orkestrasi," kata Umam.

"Artinya, Megawati ingin memperingatkan Jokowi agar tidak 'bermain sendiri' hingga melewati batas-batas kewenangan yang seharusnya dikendalikan Megawati sebagai pimpinan PDI-P," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Di hadapan ribuan kader PDI-P yang hadir, Megawati berkelakar, nasib Jokowi tidak akan sama seperti sekarang jika tak ada PDI-P.

"Pak Jokowi itu kayak begitu lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah," kata Megawati sambil tertawa di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa.

Seloroh Megawati tersebut disambut tawa para tamu undangan, termasuk Jokowi yang duduk di barisan kursi tamu terdepan.

Putri Soekarno itu bilang, seandainya PDI-P tak memberikan dukungan, maka Jokowi tidak akan jadi presiden seperti sekarang.

"Lho legal formal lho, beliau jadi presiden itu enggak ada kan ini, legal formal diikuti terus sama saya," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/12/06100051/lempar-sentilan-megawati-dinilai-ingin-ingatkan-jokowi-tak-lebih-dari

Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke