Salin Artikel

Elektabilitas Anies Turun saat Publik Puas dengan Jokowi, Nasdem: 2024, Lawan Anies Bukan Jokowi!

Hal itu disampaikannya merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebut elektabilitas Anies menurun di tengah naiknya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ngusung Anies. Final! Soal hasil survei itu biasa, naik turun," kata Effendi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/1/2023).

Pria yang akrab disapa Gus Choi itu menyatakan, Nasdem tetap terus bergerak mensosialisasikan Anies kepada publik sebagai capres.

Adapun tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi dinilai tak berpengaruh pada elektabilitas capres.

"Tahun 2024, Anies bukan lawan Jokowi. Mungkin lawan yang diusung Jokowi," imbuh dia.

Di sisi lain, ia berpandangan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk soal naiknya elektabilitas Anies.

Elektabilitas itu bisa saja didapatkan dari masyarakat yang belum menentukan pilihan dalam survei.

"Sekitar 30 persen mikir-mikir. Sekitar 30 persen pendukung Anies, yang mikir-mikir tadi itu ujungnya bisa ke Anies. Ini artinya rakyat ingin pemimpin baru, ingin perubahan," tutur Gus Choi.

Sebelumnya diberitakan, elektabilitas Anies Baswedan sebagai kandidat capres turun menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia.

Penurunan ini diduga disebabkan karena naiknya angka approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo.

Merujuk hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 1-6 Desember 2022, elektabilitas Anies berada di angka 28,3 persen.

Besaran ini merosot sekitar 4 persen dibandingkan survei November 2022 yang mana tingkat elektoral Anies mencapai 32,2 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/06/20072201/elektabilitas-anies-turun-saat-publik-puas-dengan-jokowi-nasdem-2024-lawan

Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke