KPU Jamin Libatkan Parpol Susun Dapil DPR dan DPRD Provinsi

Saat ini, KPU RI telah berkonsultasi dengan tim ahli terkait penataan dapil. Sementara itu, KPU tingkat provinsi baru saja mempresentasikan simulasi dapil yang mereka susun dalam rapat koordinasi internal hari ini, Kamis (5/1/2023) di kantor KPU RI.

Hasyim meminta KPU tingkat provinsi segera melakukan uji publik atas simulasi mereka, lalu hasilnya disampaikan kembali ke KPU RI untuk dimatangkan dalam draf peraturan KPU tentang penyusunan dan penataan dapil.

"Kemudian bila sudah relatif matang, kemudian kita jadikan bahan untuk diskusi dengan para ahli, istilahnya itu FGD ya, focus group discussion. Setelah itu kemudian diuji publik draf peraturan KPU tersebut yang melibatkan para pihak," jelas Hasyim ketika membuka rapat koordinasi.

"Khusus untuk daerah pemilihan ini, nanti yang akan diundang terutama end user, pengguna pemilihan yaitu partai politik," imbuhnya.

Draf ini kemudian akan menjadi bahan konsinyering dengan partai-partai politik. Hasyim bahkan mengungkap kemungkinan konsinyering ini berlangsung 2 kali.

Sebagai informasi, terdapat 18 partai politik tingkat nasional dan 7 partai politik lokal Aceh yang sudah ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta Pemilu 2024.

"Kami meyakini bahwa masing-masing parpol pasti punya cara berpikir, analisis sendiri mengenai penyusunan dapil yang ada ini," ujar Hasyim.

"Dalam konsinyering supaya dikaji oleh masing-masing pimpinan atau pengurus partai politik, dan nanti kita matangkan lagi dalam konsinyering kedua," ia menambahkan.

Pada tahap akhir, sebelum peraturan KPU itu diundangkan, drafnya akan dikonsultasikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Dewan dan pemerintah, sebagaimana draf-draf peraturan KPU lainnya.

Sebelumnya, kewenangan ini ada di tangan DPR RI yang telah mengunci dapil tersebut dalam Pasal 187 dan 189 serta Lampiran III dan IV Undang-undang Pemilu, namun pada Desember 2022 dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan nomor 80/PUU-XX/2022 yang mengabulkan sebagian permohonan Perludem.

"Yang harus diperhatikan adalah kemungkinan intervensi, kengototan partai tertentu, itu pasti terjadi. Namanya juga usaha," kata Didik dalam diskusi virtual yang digelar Perludem pada Kamis (22/12/2022).

Didik yang juga diundang KPU RI sebagai anggota tim ahli penataan dapil itu menegaskan, untuk mencegah intervensi itu, ataupun anggapan bahwa KPU RI "masuk angin" dalam menata dapil ini, KPU RI harus transparan dan siap menjelaskan kepada publik soal desain dapil yang mereka susun nanti.

"KPU harus terbuka. Kalau enggak terbuka, dia enggak dapat dukungan publik. Kalau dia diam-diam, parpol akan dengan gampang melakukan intervensi menghendaki dapil tertentu sesuai kepentingan politik mereka," ungkap Didik.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan, ada 3 kemungkinan sikap KPU RI dalam menata dapil, yang diprediksi bakal memiliki dampak yang berlainan terhadap nasib elektoral partai politik di parlemen.

Pertama, KPU hanya menata ulang sedikit dapil yang kontroversial. Jika ini yang terjadi, maka parpol parlemen diprediksi tak akan terganggu.

Kedua, KPU menata ulang sejumlah dapil yang bermasalah dari segi proporsionalitas jumlah penduduk dan alokasi kursi. Ini berpeluang mengganggu suara parpol parlemen, namun tidak terlalu besar.

Ketiga, KPU bisa saja melakukan langkah progresif dengan menata ulang seluruh dapil. Hal ini diperkirakan bakal memberi peluang bagi parpol pendatang baru untuk merebut alokasi kursi di dapil yang sebelumnya dikuasai parpol parlemen.

Kerugian elektoral semacam ini yang diduga bakal mendorong parpol parlemen, yang tak ingin stabilitas kekuasaannya terusik gara-gara dapil ditata ulang, untuk mengintervensi KPU RI.

"Jadi pilihan apa yang akan diambil KPU tentu akan memberi efek pada suara partai," ujar Arya dalam diskusi tersebut.