Presiden PKS Sebut Indonesia Cacat Demokrasi, Singgung Aksi "Walk Out" Saat Pengesahan RKUHP

Syaikhu mengatakan, di level dunia, Indonesia masih dikelompokkan sebagai negara yang cacat demokrasi. 

"The Economist Intelligence Unit dalam laporan terakhir terkait indeks demokrasi negara-negara di dunia, pada tahun 2021, masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara yang cacat demokrasi, berada di peringkat 52 dengan skor 6,71," ujar Syaikhu seperti dilihat di akun YouTube PKS, Jumat (30/12/2022).

Syaikhu mengatakan, sedianya demokrasi menjadi pilihan sejarah bangsa Indonesia.

Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia yang merupakan negara demokrasi harus dijaga bersama-sama.

"Namun demikian, akhir-akhir ini kehidupan demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tampak mundur ke belakang," kata dia.

Kemudian, Syaikhu mengatakan, Indonesia masih memiliki berbagai masalah fundamental seperti tindakan represif atas kebebasan berekspresi, tekanan terhadap kebebasan pers, partisipasi politik masyarakat yang lemah, serta kinerja pemerintahan yang belum optimal.

Pada tahun 2022, kata Syaikhu, bukannya Indonesia melakukan perbaikan signifikan, justru tanda-tanda demokrasi keluar dari rel makin menguat.

"Kita menyaksikan baru saja DPR dan pemerintah mengesahkan RKUHP, yang masih memuat pasal-pasal berbahaya dan mengancam kebebasan sipil. Meski kritik dan penolakan dari masyarakat sangat masif, pasal penghinaan presiden, pemerintah, maupun kekuasan umum dan lembaga negara, rawan menjadi pasal karet yang dapat mengkriminalisasi warga negara," kata Syaikhu.

"Ini sangat berpotensi melahirkan abuse of power serta membuka celah lahirnya negara yang represif dan otoriter," kata dia.

Lebih jauh, Syaikhu menyinggung aksi Fraksi PKS di DPR saat rapat paripurna pengesahan RKUHP.

Saat itu, anggota DPR Fraksi PKS DPR Iskan Qolba Lubis walk out.

Sebelum walk out, Iskan sempat berdebat panas dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Namun, Dasco tidak mengindahkan interupsi Iskan. Dia justru mempersilakan Iskan untuk walkout.

"Saat rapat paripurna pengesahan meminta agar pasal-pasal bermasalah tersebut dicabut. Suara dan aspirasi publik terhadap sejumlah RUU tampak dipandang sebelah mata. Bahkan cenderung diangap sebagai angin lalu," kata Syaikhu.