Kemenkes: PPKM Dicabut Bukan Berarti Covid-19 Tak Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih mengkaji beberapa aspek sebelum resmi mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyatakan, sebelum PPKM dicabut, warga/masyarakat harus diedukasi terlebih dahulu tentang Covid-19.

Nadia menegaskan, dicabutnya PPKM bukan berarti Covid-19 sudah hilang.

"PPKM dicabut bukan berarti Covid-19 tidak ada," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/12/2022).

Nadia menuturkan, pemerintah mempertimbangkan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dan praktek perilaku masyarakat sehari-hari. Hal ini bertujuan agar ketika PPKM dicabut, kasus penularan virus Covid-19 tidak kembali melonjak.

Pengkajian ini juga meliputi syarat-syarat bepergian yang berlaku saat PPKM masih berjalan. Adapun saat ini, PPKM masih diperpanjang hingga tanggal 9 Januari 2022.

"Masih dalam kajian, ditunggu ya prosesnya. Banyak aspek (yang dikaji) mulai kesiapan masyarakat sampai Fasyankes. Juga nanti praktek perilaku apa yang harus dipahami masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut Nadia mengungkapkan, penerapann PPKM saat ini juga masih dibahas oleh para ahli.

“Dalam tahap pembahasan para ahli, khususnya ahli kesehatan masyarakat dan epidemiolog," ungkap dia.

Sebelumnya, Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang direncanakan pemerintah hanya mengundang masalah baru.

Dicky menyebut, ancaman Covid-19 masih ada, terutama ketika pergerakan masyarakat meningkat pada libur panjang Natal dan menyambut tahun baru 2023.

Diprediksi, pergerakan masyarakat pada masa libur Natal dan tahun baru mencapai 44,17 juta orang.

Dicky menyebut, pergerakan orang yang banyak itu pasti membawa virus dari satu wilayah ke wilayah lain. Apalagi, pemeriksaan dan pelacakan (testing and tracing) untuk mendeteksi virus dalam tubuh manusia semakin rendah.

"Situasi ini menjadi sangat rawan ketika kita menghadapi Nataru (Natal dan tahun baru), terus mau dicabut PPKM-nya. Ini kan namanya mengundang masalah di tengah ancaman situasi global yang tidak menentu itu," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/12/2022).

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo sudah memberikan isyarat segera menghentikan kebijakan PPKM.

Menurut Presiden, ada kemungkinan pada akhir 2022 ini pemerintah akan memberhentikan kebijakan PPKM yang sudah berlangsung sejak 2021 lalu.

Namun sampai hari ini, Jokowi mengaku kajian penghentian PPKM belum sampai ke meja kerjanya. Ia pun belum memutuskan kapan pemerintah akan menghentikan kebijakan PPKM.

Ia menjelaskan, hasil sero survei juga akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 seperti yang sedang terjadi di China.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu yakin Indonesia bisa terhindar dari lonjakan kasus Covid-19 kembali asalkan hasil sero survei menunjukkan warga sudah memiliki imun yang tinggi dari Covid-19.

"Asal nanti sero survei kita sudah di atas 90 (persen), ya kita artinya imunitas kita sudah baik. Ada apa pun, dari mana pun ya nggak ada masalah," kata dia, Senin.