Gerindra: Kami Tak Mau Desak Presiden "Reshuffle" atau Tidak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pihaknya tidak mau ikut-ikutan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi dua menteri dari Nasdem, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syarul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Habiburokhman menyebut Gerindra memilih untuk tidak berspekulasi terkait reshuffle yang disinyalir bakal dilakukan Jokowi.

"Jadi kami tidak mau berspekulasi, tidak juga mau mendesak-desak Presiden untuk reshuffle atau tidak. Kita harus hormati beliau sebagai user para menteri di kabinet," ujar Habiburokhman saat dimintai konfirmasi, Senin (26/12/2022).

Habiburokhman menjelaskan, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.

Sehingga, yang paling berhak dan paling tahu apakah reshuffle diperlukan atau tidak adalah Jokowi sendiri.

"Kami fokus memaksimalkan kinerja baik di eksekutif maupun legislatif," katanya.

Habiburokhman lantas mengingatkan bahwa tantangan Indonesia sebagai bangsa akan semakin berat pada tahun 2023.

Dia mengajak pemerintah untuk mempererat persatuan demi menghindari pertikaian.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja menteri-menterinya, terutama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Djarot mengatakan, kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa, supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Sebab, Djarot merasa prihatin terhadap langkah pemerintah kembali mengimpor beras setelah sempat mengeklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras.

Menurut Djarot, pemerintah semestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba karena itu bakal menyakiti para petani.

Oleh sebab itu, anggota Komisi IV DPR tersebut menegaskan, semua pihak di pemerintah baik itu Kementerian Pertanian, Bulog, maupun Badan Pusat Statistik semestinya membuka data mengenai stok beras di dalam negeri.

"Perlu enggak kita impor, katanya masih cukup, perlu enggak kita impor. Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung, ini semua perlu dievaluasi," ujar Djarot.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai," kata Djarot.