Salin Artikel

Survei Charta Politika, 72,9 Persen Publik Puas terhadap Pemerintah, Tertinggi sejak Pandemi

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyatakan, tingkat kepuasan publik ini merupakan yang tertinggi sejak kemunculan Covid-19 pada Februari 2020.

"Angka ini bisa dikatakan paling tinggi sepanjang tahun 2022, lebih tinggi dibandingkan data bulan januari 2022 dan bahkan masih lebih tinggi juga dibandingkan situasi sebelum Covid," kata Yunarto dalam konferensi pers, Kamis (22/12/2022).

Yunarto mengungkapkan, pada Februari 2020, kepuasan terhadap pemerintah berada di angka 70,7 persen lalu anjlok menjadi 58,8 persen pada Mei 2020 akibat situasi pandemi.

Setelah itu, angka kepuasan publik cenderung fluktuatif sebelum mencapai 71,7 persen pada Januari 2022 sebelum kembali melorot ke sekitar 60-an persen akibat isu kenaikan harga bahan bakar minyak dan barang pokok lainnya.

Namun, pada akhirnya, tingkat kepuasan terhadap pemerintah berhasil mencapai titik tertingginya di angka 72,9 persen pada bulan ini.

"Saya pikir campur aduk antara situasi ekonomi yang kita lihat sudah cukup stabil, dan keberhasilan pemerintah menahan adanya inflasi atau efek domino atau multiplier effect dari adanya kenaikah harga BBM," ujar Yunarto.

Selain situasi ekonomi yang sudah stabil, Yunarto menilai, tingginya kepuasan publik juga disebabkan keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 dan stabilitas politik dalam negeri.

Survei ini dilaksanakan dengan metode wawancara terhadap 1.220 orang sampel pada 8-16 Desember. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,82 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/22/14344001/survei-charta-politika-729-persen-publik-puas-terhadap-pemerintah-tertinggi

Terkini Lainnya

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke