Salin Artikel

PDI-P Desak Jokowi Tinggalkan Relawan yang Minta Serang Oposisi: Menakutkan...

Said mendesak Jokowi untuk segera meninggalkan relawan yang seperti itu.

Dalam hal ini, Said merespons pernyataan viral Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang meminta Jokowi menggunakan jalur hukum untuk pihak yang suka menyerang pemerintah.

Adapun permintaan Benny kepada Jokowi itu disampaikan dalam kegiatan temu kangen relawan Gerakan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu (26/11/2022) lalu.

"Kalau ada relawan yang seperti itu, menakutkan bagi saya. Kalau ada 'relawan' yang seperti itu, tinggalkan saja," ujar Said saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2022).

Said meminta kepada para relawan agar tidak mendorong Jokowi ke tempat yang tidak semestinya.

Dia menyebut Jokowi sebagai Presiden punya tugas untuk merawat NKRI dan menyatukan seluruh rakyat Indonesia.

"Kalau ada perbedaan, ada kemudian mengkritik Bapak Presiden, selagi kritiknya proporsional, tidak menghina Bapak Presiden, itu harus diterima," tuturnya.

"Tidak bisa relawan meminta Bapak Presiden, atau dia sendiri melawan atau meminta Presiden membikin undang-undang untuk mengkriminalisasi orang yang berbeda. Maka sebenarnya kalau itu dilakukan akan menjerumuskan Bapak Presiden kita," sambung Said.

Untuk itu, Said menekankan bahwa relawan yang meminta izin agar menggempur oposisi itu bukanlah relawan yang pro Jokowi. Sebab, mereka ingin menjerumuskan Jokowi.

Menurut dia, kritik adalah hal yang biasa dalam negara demokrasi. Jika menghina, maka ada jalur hukum yang bisa ditempuh tanpa perlu mendorong Jokowi.

Dalam video tersebut, Benny meminta Jokowi menggunakan jalur hukum untuk pihak yang suka menyerang pemerintah.

Ia menjelaskan, pihaknya geram karena masih ada kubu yang terus menebarkan kebencian, hoaks, dan fitnah kepada pemerintah, termasuk Jokowi.

“Ini kan terus berulang, ini menjadi mesin mematikan yang terus diproduksi, yang kami menangkap ini tidak lepas dari dendam politik yang diformalin pasca-Pilpres 2019,” sebut Benny ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Dalam pandangannya, dendam itu tak perlu dipelihara karena Jokowi telah mengajak kompetitornya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masuk dalam pemerintahan.

Sehingga, rivalitas politik antarkubu tak perlu terus digaungkan sampai saat ini.

“Dengan bergabungnya Prabowo dan Sandi sudah selesai soal rivalitas kontestasi demokrasi pilpres, bangun bangsa ini bersama-sama, baik pendukung Jokowi maupun bukan,” tuturnya.

Ia mengaku geram karena situasi itu dianggap bisa mengganggu jalannya demokrasi.

“Nah, atas situasi yang terus diganggu dengan cara-cara yang tidak benar itu, masa kita enggak boleh marah?” sebutnya.

“Harusnya saya yang marah, dan banyak masyarakat yang marah. Harusnya dihargai dong bahwa kita masih berpikir tentang bangsa ini,” tandas Benny.

Adapun Benny juga menjabat sebagai Ketua Umum salah satu relawan Jokowi, yakni Barikade 98.

Dalam video yang beredar, Benny meminta Jokowi bertindak tegas, menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang kontra pada pemerintah.

Jika langkah itu tak ditempuh, Benny mengancam relawan Jokowi bakal turun ke lapangan untuk menandingi pihak-pihak yang kontra pada pemerintah.

"Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak. Kalau Bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus," katanya.

“Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran ya sudah kita yang melawan mereka di lapangan,” kata Benny dalam sebuah video yang tersebar.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/29/23164391/pdi-p-desak-jokowi-tinggalkan-relawan-yang-minta-serang-oposisi-menakutkan

Terkini Lainnya

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Sidang Sengketa Pileg, PAN Minta PSU di 7 TPS Minahasa

Nasional
AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

AHY Ungkap Koalisi Prabowo Sudah Bahas Pembagian Jatah Menteri

Nasional
Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Jokowi Minta Relokasi Ribuan Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang Dipercepat

Nasional
Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Caleg Tidak Siap Ikuti Sidang Daring, Hakim MK: Suara Putus-putus, Jadi Lapar...

Nasional
Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Anies-Muhaimin Kunjungi Aceh Usai Pilpres, Ingin Ucapkan Terima Kasih ke Warga

Nasional
Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke