Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Salin Artikel

Jokowi Minta Investasi di IKN Dibuka Seluas-luasnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar investor diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berinvestasi di IKN.

"Jadi intinya tadi arahan beliau adalah membuka seluas-luasnya bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN ini," kata Bambang dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/11/2022).

Bambang mengeklaim, minat investasi di IKN sangat tinggi, terutama setelah dilakukan jajak pasar.

Ia menyebutkan investor yang menghubungi pihaknya jumlahnya hampir 40 kali lipat dari area yang disiapkan untuk invetasi pada tahap pertama, yakni Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Bambang mengatakan, Jokowi juga mengarahkan agar area-area di IKN dibuka lagi untuk menampung minat para investor yang tidak tertampung di wilayah 1A atau bakal lokasi istana kepresidenan dan kantor sejumlah kementerian.

"Sekarang kita buka lagi 1B dan 1C istilahnya. Jadi total daerah dari KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan itu akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat," kata dia.

Bambang pun memastikan, pemerintah tidak hanya membuka peluang investasi di wilayah KIPP saja, tetapi juga wilayah pariwisata, pusat finansial dan ekonomi, wilayah pendidikan, hingga wilayah kesehatan.

"Insya Allah ini akan mulai kita wujudkan di tahun depan sehingga tahun depan akan lebih terlihat lagi, lebih banyak lagi konstruksi yang akan kita bangun," kata Bambang.

"Sehingga nanti pada tahun 2024 manakala Bapak Presiden akan upacara di IKN tentu akan bisa melihat perkembangan-perkembangan yang ada di lapangan," imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/28/15293691/jokowi-minta-investasi-di-ikn-dibuka-seluas-luasnya

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Evaluasi Mudik Lebaran Tiap Tahun yang Tidak Pernah Selesai dari Masalah

Evaluasi Mudik Lebaran Tiap Tahun yang Tidak Pernah Selesai dari Masalah

Nasional
Kejagung Perpanjang Masa Tahanan 5 Tersangka Kasus Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo

Kejagung Perpanjang Masa Tahanan 5 Tersangka Kasus Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo

Nasional
Jawab Tantangan Mahfud, Benny K Harman: Saya Pasti Datang

Jawab Tantangan Mahfud, Benny K Harman: Saya Pasti Datang

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Turun, Gerindra hingga Nasdem Naik Tajam

Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Turun, Gerindra hingga Nasdem Naik Tajam

Nasional
KPK Disebut Jarang Tangani Kasus Besar oleh Dewas, Firli: Terima Kasih atas Penilaiannya

KPK Disebut Jarang Tangani Kasus Besar oleh Dewas, Firli: Terima Kasih atas Penilaiannya

Nasional
Penggeledahan KPK di Ditjen Minerba Kementerian ESDM Terkait Kasus Baru

Penggeledahan KPK di Ditjen Minerba Kementerian ESDM Terkait Kasus Baru

Nasional
PBNU Tak Mau Diseret soal Pencarian Cawapres Anies, Sudirman Said: Kita Hormati

PBNU Tak Mau Diseret soal Pencarian Cawapres Anies, Sudirman Said: Kita Hormati

Nasional
MRT Hadirkan Lagi Kereta Khusus Perempuan, Hanya Berlaku Saat Jam Sibuk

MRT Hadirkan Lagi Kereta Khusus Perempuan, Hanya Berlaku Saat Jam Sibuk

Nasional
Soal Penolakan Timnas Israel U-20, Gubernur Bali: Itu Bukan Sikap Saya, tapi...

Soal Penolakan Timnas Israel U-20, Gubernur Bali: Itu Bukan Sikap Saya, tapi...

Nasional
Sayangkan Sikap Politikus Tolak Timnas Israel, Pengamat: Yang Ditentang Harusnya Kebijakan Zionis Israel

Sayangkan Sikap Politikus Tolak Timnas Israel, Pengamat: Yang Ditentang Harusnya Kebijakan Zionis Israel

Nasional
Survei Litbang Kompas, Pemerintah dan Penyelenggara Dinilai Belum Tegas soal Penundaan Pemilu

Survei Litbang Kompas, Pemerintah dan Penyelenggara Dinilai Belum Tegas soal Penundaan Pemilu

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Erick Thohir Naik Signifikan di Bursa Cawapres, tapi Bukan yang Teratas

Survei Indikator: Elektabilitas Erick Thohir Naik Signifikan di Bursa Cawapres, tapi Bukan yang Teratas

Nasional
KPK Geledah Kantor Kementerian ESDM

KPK Geledah Kantor Kementerian ESDM

Nasional
Bawaslu: Politik Uang dan Kampanye di Tempat Ibadah Masuk Pidana Pemilu

Bawaslu: Politik Uang dan Kampanye di Tempat Ibadah Masuk Pidana Pemilu

Nasional
Duduk Perkara KPK Tegur Ditjen Bea Cukai yang Panggil Pembocor Skandal Dugaan Korupsi IMEI

Duduk Perkara KPK Tegur Ditjen Bea Cukai yang Panggil Pembocor Skandal Dugaan Korupsi IMEI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke