Salin Artikel

Jokowi Minta Investasi di IKN Dibuka Seluas-luasnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar investor diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berinvestasi di IKN.

"Jadi intinya tadi arahan beliau adalah membuka seluas-luasnya bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN ini," kata Bambang dalam keterangan pers seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/11/2022).

Bambang mengeklaim, minat investasi di IKN sangat tinggi, terutama setelah dilakukan jajak pasar.

Ia menyebutkan investor yang menghubungi pihaknya jumlahnya hampir 40 kali lipat dari area yang disiapkan untuk invetasi pada tahap pertama, yakni Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Bambang mengatakan, Jokowi juga mengarahkan agar area-area di IKN dibuka lagi untuk menampung minat para investor yang tidak tertampung di wilayah 1A atau bakal lokasi istana kepresidenan dan kantor sejumlah kementerian.

"Sekarang kita buka lagi 1B dan 1C istilahnya. Jadi total daerah dari KIPP atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan itu akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat," kata dia.

Bambang pun memastikan, pemerintah tidak hanya membuka peluang investasi di wilayah KIPP saja, tetapi juga wilayah pariwisata, pusat finansial dan ekonomi, wilayah pendidikan, hingga wilayah kesehatan.

"Insya Allah ini akan mulai kita wujudkan di tahun depan sehingga tahun depan akan lebih terlihat lagi, lebih banyak lagi konstruksi yang akan kita bangun," kata Bambang.

"Sehingga nanti pada tahun 2024 manakala Bapak Presiden akan upacara di IKN tentu akan bisa melihat perkembangan-perkembangan yang ada di lapangan," imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/28/15293691/jokowi-minta-investasi-di-ikn-dibuka-seluas-luasnya

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke