Ungkap Sejumlah Masalah Rekrutmen Panwascam, Bawaslu: Ada yang Dicatut Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Bawaslu menemukan sejumlah persoalan saat merekrut Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilu 2024.

Beberapa temuan itu, di antaranya, ada Panwascam yang dicatut namanya sebagai anggota partai politik yang mendaftar ke KPU menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Kemudian, ada Panwascam yang menggunakan baju atau simbol-simbol parpol saat foto.

"Ini juga perlu diklarifikasi," kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu RI Herwyn Malonda, dikutip dari situs resmi Bawaslu, Jumat (25/11/2022).

Kemudian, ada pula ASN yang mendaftar sebagai Panwascam maupun di kesekretariatan Panwascam.

Menurut dia, persoalan-persoalan ini ditemukan saat Bawaslu menerima audiensi Bawaslu daerah dari Sumatera Utara, Bali, dan Sulawesi Utara, pada Selasa (21/11/2022) lalu.

Herwyn menyatakan, ada beberapa hal yang memerlukan klarifikasi dan identifikasi. Seperti misalnya, adanya nama Panwascam yang dicatut sebagai anggota parpol. 

Ia menegaskan bahwa hal itu tidak diperbolehkan.

"(Temuan) itu kita buat klarifikasi. Misalnya, harus ada surat klarifikasi dari parpol tersebut dan KPU mencoret nama-nama yang telah dicatut dalam kepengurusan parpol di Sipol," ujarnya.

Herwyn mengaku, identifikasi masalah ini dilakukan untuk mencari jalan keluar sekaligus evaluasi untuk rekrutmen panitia pengawas ad hoc di tingkat desa/kelurahan yang akan dibuka awal 2023.

DKPP terima 28 aduan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima 28 laporan dugaan pelanggaran etik oleh Bawaslu tingkat kota dan kabupaten, terkait seleksi Panwascam.

Sebagai informasi, seleksi Panwascam ini dilakukan pada 21 September-26 Oktober 2022. Total, ada 21.690 tenaga Panwascam yang direkrut.

"Saya sampaikan, dari 33 pengaduan (kepada DKPP sebulan terakhir), 28 pengaduan itu menyangkut rekrutmen Panwascam oleh Bawaslu," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito dalam jumpa pers, Kamis (24/11/2022).

"Dari situ lah (seleksi Panwascam) muncul ketidakpuasan terhadap kinerja Bawaslu di kabupaten/kota," ungkapnya.

Heddy menyebutkan, kebanyakan pengadu merasa tidak puas, yakni mereka yang tidak lolos rekrutmen Panwascam.

"Mereka merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Contohnya begini, misalnya dalam tes tertulis mereka merasa mampu, kok saya tidak lulus," ungkap Heddy.

Ia melanjutkan, beberapa pengadu juga melaporkan dugaan Panwascam yang terpilih merupakan orang-orang yang bermasalah secara aturan, seperti merangkap anggota pengurus partai politik hingga perangkat desa.

"Ada di salah satu daerah, ada 6 perangkat desa diduga lolos sebagai anggota Panwascam," ujarnya.

Ia menekankan bahwa 28 laporan ini masih harus diverifikasi secara administratif dan materiil sebelum dapat berlanjut ke persidangan.