Perjodohan Prabowo-Ganjar dan Ancaman Cak Imin, Sinyal Pecah Kongsi Gerindra-PKB?

Hal itu menyusul mengemukanya kabar penjodohan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Komposisi ini menempatkan Prabowo sebagai calon presiden (capres) dan Ganjar sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Tak ada nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di komposisi itu.

Padahal sebelumnya, santer terdengar koalisi yang digadang bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) ini bakal mengusung Prabowo-Muhaimin dalam Pilpres 2024.

Ancaman Cak Imin

Rupanya, isu penjodohan Prabowo-Ganjar menyulut reaksi dari PKB.

Muhaimin menyatakan, jika duet Prabowo-Ganjar terealisasi, PKB akan membentuk poros baru.

"Saya bikin komposisi lain (jika Prabowo-Ganjar berduet)," kata Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Meski begitu, Muhaimin tak membeberkan komposisi yang dimaksud saat ditanya.

Wakil Ketua DPR itu juga irit bicara ketika ditanya soal apakah ia legowo bila tak berpasangan dengan Prabowo. Termasuk juga saat ditanya mengenai peluang PKB keluar dari koalisi yang sudah dibangun.

Gerindra santai

Beda dengan PKB, respons Gerindra menanggapi isu ini justru terlihat santai.

Dua petinggi Gerindra yakni, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani dan Wakil Ketua Umum Budisatrio Djiwandono telah menjawab seputar isu ini.

Muzani memilih menyinggung soal waktu ketika ditanya isu penjodohan Prabowo-Ganjar.

Dia menilai bahwa waktu yang akan menentukan terkait siapa sosok pendamping Prabowo Subianto sebagai cawapres.

"Ya waktu tentu saja berjalan, nanti akan sama-sama kita ikuti dengan siapa Pak Prabowo akan menjadi presiden, dengan siapa nanti Pak Prabowo akan berpasangan dalam hal memilih wakil presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Tak menjawab lebih lanjut terkait isu tersebut, Muzani lantas menjelaskan soal koalisi Gerindra-PKB.

Menurut Muzani, dua partai ini sudah mengikrarkan diri dalam perjanjian kerja sama politik pada 13 Agustus 2022.

Salah satu keputusan ikrar koalisi adalah Prabowo capres Gerindra dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar adalah capres PKB.

"Kedua partai ini mengikatkan diri satu sama lain dalam kerja sama politik di pilpres 2024 untuk menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden," ujarnya.

Sementara itu, Budisatrio menghormati pandangan Cak Imin yang ingin membentuk komposisi baru.

Menurut dia, pandangan itu menunjukkan bahwa setiap partai politik memiliki kewenangan masing-masing terkait pencapresan.

Akan tetapi, Gerindra disebut tetap berkomitmen pada perjanjian koalisi dengan PKB.

"Kami sebagai kader, kami depankan komitmen terhadap penegakan perjanjian itu dan sesuai dengan apa yang tertuai dalam perjanjian tersebut, masalah calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan oleh ketua umum partai Gerindra dan ketua umum PKB secara bersama-sama," ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Informasi yang didapat dari internal Gerindra duet Prabowo-Ganjar memang sedang dipertimbangkan. Duet ini juga bahkan disebut mendapat restu Jokowi.

Namun, saat dikonfirmasi,  Budisatrio mengatakan mendengar secara eksplisit. Dia menuturkan pembicaraan seperti itu bukan tidak mungkin terjadi.

Ia pun menyebut nama Ganjar sebagai ide atau gagasan yang bisa saja dimunculkan oleh kader-kader Gerindra.

"Ya, namanya ide gagasan atau perdebatan antara siapa yang paling pas dengan siapa itu berjalan terus, dan saya belum dengar secara eksplisit, tapi mungkin ada saja yang membicarakan pasangan tertentu," kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Juru Bicara Badan Pemenangan Pemilu Gerindra ini menambahkan, terkait sosok cawapres Prabowo, tidak hanya terpusat satu nama saja.

Namun, ia menegaskan bahwa banyak sekali tokoh yang sangat layak mendampingi Menteri Pertahanan itu sebagai cawapres.

"Bukan mampu, maaf, sangat layak untuk bersama-sama Pak Prabowo, mendampingi Pak Prabowo. Tidak tertulis pada satu orang," ungkapnya.

Koalisi terancam bubar

Jika duet Prabowo-Ganjar ini menguat maka dikhawatirkan akan mengganggu komunikasi yang telah dibangun Gerindra dan PKB. Pernyataan Cak Imin yang bersiap membuat poros baru menjadi buktinya.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpandangan bahwa umur koalisi PKB dan Gerindra berpeluang tidak bertahan lama.

"Koalisi Gerindra-PKB hampir pasti bubar, akibat cinta bertepuk sebelah tangan," kata Umam saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Umam membeberkan alasan mengapa koalisi ini hampir dipastikan bubar.

Mulanya, ia mengungkit bahwa pada awalnya, Cak Imin cukup legowo atau menerima menjadi cawapres Prabowo.

Diketahui, Muhaimin didorong oleh PKB menjadi capres. Muhaimin sendiri juga percaya diri menjadi capres 2024.

"Namun Prabowo dan Gerindra sendiri tampak tidak percaya dengan kapasitas Cak Imin dalam mendongkrak elektabilitasnya guna memenangkan kontestasi Pilpres 2024," ujar dia.

Sehingga, lanjut Umam, meskipun sudah deklarasi koalisi, nama cawapres tetap dikosongkan.

Lebih lanjut, dia menilai Gerindra bermain dua kaki dengan tetap mencari tokoh potensial cawapres yang bisa membantu mewujudkan Prabowo sebagai Presiden.

"Ada nama Khofifah masuk dalam daftar nama potensial tersebut, termasuk nama Puan Maharani yang jelas memiliki mesin politik riil di PDI-P," papar Umam.

Kehilangan basis suara Nahdliyin

Di sisi lain, Umam mengungkapkan peluang untung rugi jika Prabowo Subianto tidak jadi menggandeng Muhaimin sebagai cawapres, melainkan dengan Ganjar Pranowo.

Menurutnya, Gerindra juga dinilai bakal kehilangan suara untuk memenangkan Prabowo. Utamanya suara dari basis pemilih Islam.

"Yang pasti, jika Prabowo tidak jadi menggandeng Cak Imin, maka dukungannya dari basis pemilih Islam akan mengalami defisit," kata Umam.

Dia menilai, ada dua alasan mengapa suara dari basis pemilih Islam untuk Prabowo akan berkurang jika tak jadi menggandeng Muhaimin atau Cak Imin.

Pertama, kelompok Islam konservatif dinilai sudah terlanjur kecewa dengan pilihan Prabowo masuk di pemerintahan.

"Sedangkan basis pemilih Nahdliyyin selaku representasi dari kelompok Islam moderat tidak mudah dimobilisir karena Prabowo tidak menggandeng tokoh Nahdliyyin dan trauma para Kiai pasca Pemilu 2014 dan 2019 masih cukup kuat," tutur dia.

Adapun tokoh Nahdliyyin yang dimaksud yaitu Cak Imin yang juga warga Nahdlatul Ulama (NU).

Sebaliknya, Muhaimin disebut bebas mencari komposisi baru untuk merespons duet Prabowo-Ganjar.

PKB justru akan leluasa mencari komposisi baru itu dengan membangun narasi politik Islam moderat di panggung demokrasi Indonesia.