Salin Artikel

Kemendagri Sebut Telah Finalisasi Dapil 3 DOB di Papua untuk Masuk Perppu Pemilu 2024

Sebelumnya, pembuatan Perppu ini disepakati bersama oleh DPR RI, pemerintah, dan penyelenggara pemilu, imbas pembentukan 3 provinsi/daerah otonomi baru (DOB) di Papua yang berimbas pada berubahnya desain dapil di Bumi Cenderawasih pada Undang-undang Pemilu.

John mengatakan, finalisasi dapil di 3 provinsi baru itu telah diserahkan dalam konsiyering terakhir dengan parlemen dan penyelenggara pemilu beberapa waktu lalu.

"Penyerahan kemarin supaya KPU bisa mengatur dapilnya. Jadi, KPU sudah bisa mulai mengatur dapil Papua Selatan sendiri, Papua Tengah sendiri, Papua Pegunungan sendiri, sehingga proses ini bisa berjalan," ungkap John kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jumat (11/11/2022).

"Dengan 3 kode wilayah diberikan, berarti dari Papua yang dulunya 1 dapil, sekarang sudah berbeda," ia menegaskan.

Finalisasi dapil ini tidak terlepas dari sahnya pembentukan 3 provinsi yang merupakan hasil pemekaran atas provinsi Papua induk.

Undang-undang yang mengatur pembentukan 3 provinsi tersebut disahkan oleh DPR RI pada 30 Juni 2022 dan ditetapkan pada 25 Juli 2022 lewat UU Nomor 14, 15, dan 16 Tahun 2022.

Mendagri Tito Karnavian pada Jumat pagi juga melantik 3 penjabat gubernur masing-masing provinsi itu, yakni

Apolo Safanpo untuk Pj Gubernur Papua Selatan; Nikolaus Kondomo untuk Pj Gubernur Papua Pegunungan, serta Ribka Haluk untuk Pj Gubernur Papua Tengah.

Mereka ditunjuk sebagai pj gubernur oleh Presiden RI Joko Widodo lewat Keputusan Presiden Nomor 115/P/2022 yang diteken pada Kamis (10/11/2022).

"Karena sudah dilaksanakan peresmian sekaligus pelantiikan 3 pj gubernur, artinya penyelenggaraan pemerintahan mulai sah dilaksanakan hari ini dan seterusnya ke depan," ungkap John.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/11/14384711/kemendagri-sebut-telah-finalisasi-dapil-3-dob-di-papua-untuk-masuk-perppu

Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke