Lindungi PMI, Legislator Perempuan Golkar Christina Aryani Dorong Pemerintah Sediakan Skema Pemberangkatan Resmi

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Christina Aryani mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberi perhatian besar terhadap pekerja migran Indonesia (PMI), terutama terkait pendataan PMI dan pemberantasan PMI ilegal.

Selain presiden, Christina menekankan komitmen semua pihak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap PMI, mulai dari stakeholder terkait hingga PMI itu sendiri.

“Hal yang menjadi permasalahan adalah tidak semua warga negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri mau melakukan lapor diri untuk keperluan pendataan,” katanya melansir kanal YouTube G24 Channel, Sabtu (22/10/2022).

Menurutnya, diperlukan sosialisasi masif agar WNI atau PMI mau melakukan lapor diri. Sebab, pendataan sangat krusial dalam upaya memberikan perlindungan yang optimal bagi WNI di luar negeri.

Oleh karenanya, Christina pun mengapresiasi pemerintah ketika meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membantu melakukan pendataan.

Lebih lanjut, Politisi Partai Golkar itu juga mengatakan, pemerintah perlu melakukan pengawasan di jalur-jalur "tikus" yang selama ini sering digunakan sebagai lokasi pengiriman PMI ilegal, termasuk juga jalur resmi.

Christina menambahkan, pemerintah harus menyediakan skema pemberangkatan resmi untuk warga yang ingin bekerja di luar negeri.

“Baik itu melalui mekanisme government to government (G to G) atau private to private (P to P) yang di-endorse pemerintah,” terangnya.

Christina juga meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkoordinasi untuk menurunkan iklan-iklan lowongan pekerjaan khusus PMI yang ilegal.

“Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) siap membantu Kemenlu untuk membantu takedown iklan-iklan yang ada, tapi harus ada koordinasi,” ujarnya dalam sebuah rapat di Gedung DPR RI.

Wakil rakyat untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta II itu menambahkan, pemerintah perlu menjalin kerja sama dengan intelijen di negara tujuan.

“Ini pasti sudah melibatkan banyak pihak. Dari masukan yang kami terima, begitu mereka (PMI) tiba di airport, mereka enggak lewat imigrasi, tapi lewat pintu khusus untuk keluar. Jadi banyak yang terlibat di sini,” katanya.

Adapun PMI menjadi isu yang harus segera diatasi pemerintah karena banyaknya kekerasan yang terjadi, khususnya kepada tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di sektor informal.

Padahal, sebanyak 65 persen tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah buruh sektor informal, seperti buruh kebun, buruh bangunan, dan pekerja rumah tangga yang didominasi perempuan.

“Semua harus bersama-sama menyelesaikan persoalan besar ini. Arahan presiden sudah jelas. Kami harapkan langkah teknisnya juga berjalan dengan baik,” tegas Christina.