Salin Artikel

Wapres Sebut 1,8 Juta Pekerja Rentan Sudah Terjangkau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan dalam acara Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan (GN Lingkaran) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (27/10/2022).

"Selama ini, jaminan sosial ketenagakerjaan masih identik bagi pekerja formal, sedangkan pekerja informal belum tersentuh. Namun, kini jaminan sosial ketenagakerjaan telah mampu menjangkau 1,8 juta orang pekerja rentan melalui pemerintah daerah dan badan usaha," kata Ma'ruf, dikutip dari keterangan video.

Ma'ruf Amin mengatakan, inisiatif BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan GN Lingkaran patut disyukuri karena masih banyak pekerja rentan yang belum dilindungi serta membutuhkan rasa aman dan tenang saat bekerja.

"Oleh karena itu, perlindungan pekerja rentan diberikan kepada petani, nelayan, pekebun, peternak, guru ngaji, petugas keagamaan, dan pedagang kaki lima," ujarnya.

Ma'ruf juga menegaskan, perlindungan pekerja rentan di setiap daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJS Ketenagakerjaan, tetapi butuh kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.

Untuk itu, Ma'ruf Amin meminta para pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dalam menguatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kemudian, Ma'ruf menyampaikan sejumlah pesan terkait jaminan sosial untuk para pekerja rentan. 

Pertama, pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas cakupan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Komitmen pimpinan daerah menjadi sangat penting, utamanya untuk mendukung melalui regulasi dan kebijakan agar pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah, seluruhnya dapat dilindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Ma'ruf.

Kedua, Ma'ruf meminta BPJS Ketenagakerjaan mengelola program perlindungan ini dengan profesional dan akuntabel agar dana yang terumpul tidak defisit maupun mengganggu arus keuangan.

Ketiga, ia meminta agar program ini disinergikan dengan program penghapusan kemiskinan karena salah satu program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Caranya dengan memberikan bantuan dan jaminan sosial.

"Yang terakhir, saya minta seluruh pihak untuk saling membantu atau bahasa agamanya atta’awun, menyukseskan GN Lingkaran yang akan dicanangkan, sesuai dengan kapasitas dan fokus tugasnya," kata Ma'ruf Amin.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/27/14050511/wapres-sebut-18-juta-pekerja-rentan-sudah-terjangkau-jaminan-sosial

Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke