Beda Sikap PDI-P soal Pencapresan Anies dan Prabowo: Keras ke Nasdem, tapi Kalem ke Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem belakangan memanas. Disinyalir, musababnya karena pencalonan presiden.

Elite PDI-P berulang kali menyindir Nasdem setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) mereka untuk Pemilu 2024.

Namun, PDI-P tak menunjukkan sikap yang sama terhadap Gerindra. Padahal, partai berlambang kepala garuda itu telah mengumumkan bahwa ketua umumnya, Prabowo Subianto, siap menjadi capres pada pilpres mendatang.

Serangan demi serangan partai banteng ke Nasdem ini pun menjadi tanda tanya. Mengapa PDI-P seolah keras ke Nasdem, tapi lunak ke Gerindra yang sama-sama telah mendeklarasikan calon presiden?

Terus menyerang

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menjadi yang paling gencar menyentil Nasdem. Hasto mengibaratkan deklarasi Anies sebagai capres Nasdem seperti peristiwa 10 November 1945.

Dalam peristiwa itu, terjadi aksi perobekan kain biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya, Jawa Timur, sehingga yang tersisa hanya bendera kebangsaan Indonesia, merah putih.

"Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022).

Sebagaimana peristiwa 10 November tersebut, kata Hasto, belakangan ada "biru" yang terlepas dari pemerintahan Presiden Jokowi. "Biru" itu lepas karena sudah memiliki calon presiden sendiri.

"Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri," ujarnya.

Kendati tak menyebut gamblang tentang "biru" yang dimaksud, namun, publik meyakini bahwa elite PDI-P itu tengah menyentil Nasdem, partai dengan lambang dominan warna biru yang telah mendeklarasikan Anies sebagai capres.

Hasto pun terang-terangan menyebut bahwa dukungan Nasdem terhadap pencapresan Anies kontradiktif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan, berbagai kebijakan Anies berlawanan dengan pemerintah saat ini.

Misalnya, terkait ibu kota negara. Anies berupaya mempertahankan ibu kota tetap berada di DKI Jakarta, padahal pemerintahan Jokowi punya program besar memindahkannya ke Kalimantan Timur.

"Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," ujar Hasto di Gedung Fisipol UGM, Yogyakarta, Senin (10/10/2022).

Namun demikian, Hasto mengaku tak ingin terlalu dalam mencampuri urusan partai lain.

Nasdem gerah

Nasdem tampak tak senang dengan pernyataan Hasto. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, partainya akan tetap berada di koalisi pemerintahan Jokowi kendati mendeklarasikan Anies sebagai capres.

"Komitmen Partai Nasdem mengusung Pak Jokowi-Ma'ruf Amin sampai 2024," kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Minggu (9/10/2022).

Ali mengatakan, pencapresan Anies tak ada kaitannya dengan posisi Nasdem di barisan pemerintahan.

Pasalnya, masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 2024. Sementara, Nasdem tak punya kontrak dengan Jokowi setelah tahun tersebut.

"2024 itu adalah pencalonan presiden pasca Pak Jokowi. Wong ini kita mencalonkan presiden setelah periode Pak Jokowi," ujarnya.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya juga mengaku heran dengan sikap Hasto. Dia membandingkan dengan Gerindra yang sudah lebih dulu mendeklarasikan Prabowo sebagai capres.

"Gerindra juga sudah deklarasi capres. Yang lain pada deklarasi koalisi. Semua tidak ada masalah, tetapi giliran Nasdem, semua jadi salah, semua jadi menyerang dari segala penjuru," kata Willy saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/10/2022).

Willy pun tak habis pikir mengapa hanya Nasdem yang menjadi "bulan-bulanan" setelah mendeklarasikan Anies.

"Toh, ini disebut tahun politik," ucap dia.

Lunak ke Gerindra

Memang, sikap PDI-P ke Nasdem berkebalikan dengan respons partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut ke Gerindra.

Pascadeklarasi Prabowo sebagai capres medio Agustus lalu, Gerindra tak dihujani sentilan-sentilan PDI-P.

Bahkan, PDI-P bergeming ketika Presiden Jokowi menunjukkan sinyal restu pencapresan buat Prabowo.

"Keakraban itu hal yang baik," kata Hasto merespons keakraban Megawati dengan Prabowo saat menghadiri perayaan HUT ke-77 TNI, Kamis (6/10/2022).

Gerindra juga sempat menyebut bahwa partainya terbuka untuk berkoalisi dengan PDI-P untuk Pemilu 2024, sekalipun sudah menyepakati kerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Kita membuka diri terhadap semua partai, apalagi PDI-P. PKB sudah (koalisi), PDI-P ya enggak ada masalah,” kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Anies jadi alasan?

Melihat dinamika ini, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan menyebut bahwa sikap PDI-P ke Nasdem tak lepas dari sosok capres yang hendak mereka usung. Anies selama ini identik dengan oposisi pemerintah.

Oleh karenanya, sebagai partai penguasa, PDI-P tak ingin Nasdem mengusung sosok yang berlawanan dengan pemerintah, padahal Nasdem masih jadi bagian dari koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

Alasan lainnya, kata Djayadi, karena Nasdem berencana berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diketahui, kedua partai merupakan oposisi di dua periode pemerintahan Jokowi.

"Ini lebih karena PDI-P tidak suka Anies, atau tidak suka, tidak cocok sama Demokrat dan PKS yang mungkin bergabung dengan koalisi pendukung Anies," kata Djayadi kepada Kompas.com, Selasa (11/10/2022).

Namun demikian, menurut Djayadi, sikap yang ditunjukkan Hasto itu tak memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik.

Sebab, Nasdem berkoalisi dengan Jokowi hanya untuk pemerintahan 2019-2024. Sementara, pencapresan Anies dimaksudkan untuk Pemilu 2024.

Jika capres yang diusung Nasdem jadi alasan, seharusnya, PDI-P juga bersikap sama terhadap partai-partai politik lain yang sudah mendeklarasikan calon presiden, seperti Gerindra yang mencalonkan Prabowo.

Oleh karenanya, lanjut Djayadi, tak seharusnya pencapresan Anies ini berujung pada disingkirkannya menteri-menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju.

"Kalau Jokowi atau PDI-P menghendaki agar menteri-menteri dari partai Nasdem dipecat karena sudah punya sikap politik, maka seharusnya bukan hanya Nasdem, partai Prabowo juga harus dipecat karena kan sudah punya calon sendiri," ujar dosen Universitas Paramadina itu.

Sementara, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menduga, Anies bukan alasan sebenarnya di balik sikap keras PDI-P ke Nasdem. Menurut dia, ini lebih karena Nasdem hendak berkoalisi dengan Demokrat dan PKS.

Jika Nasdem berkoalisi dengan oposisi untuk Pemilu 2024, maka, wajar PDI-P khawatir partai yang dimotori Surya Paloh itu tak lagi sejalan dengan pemerintahan kini.

"Jadi ini bukan tentang Anies. Mau dia (Nasdem) mencalonkan siapa pun, tapi kemudian membangun koalisi dengan partai oposisi, artinya kan platform dan pola pikirnya dengan pemerintah kan sudah berbeda," kata Yunarto kepada Kompas.com, Rabu (12/10/2022).

Menurut Yunarto, panas dingin hubungan Megawati dan Surya Paloh beberapa tahun terakhir juga menambah ketegangan sikap PDI-P ke Nasdem.

Oleh karenanya, pada akhirnya muncul sikap yang berbeda antara PDI-P dengan Nasdem, dibandingkan dengan perangai partai banteng ke Gerindra yang sama-sama telah mendeklarasikan capres.

"Ini tentang koalisi dengan oposisi, bukan tentang Anies. Anies itu saya pikir punya nilai yang sama dengan semua capres lain," kata Yunarto.