Salin Artikel

Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru saja terpilih, Johanis Tanak memiliki harta kekayaan Rp 8.911.168.628 atau Rp 8,9 miliar.

Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Agung, Johanis Tanak saat ini sudah purna tugas.

Data tersebut merujuk pada Laporan harta Kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) yang Johanis sampaikan ke KPK pada 14 April 2021.

Saat itu, Johanis sedang menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pada laporan itu, Johanis disebut memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai Rp 4.574.648.000.

Ia memiliki tanah 224 meter persegi di Kota Karawang senilai Rp 179.648.000, tanah seluas 90 meter persegi di Jakarta Timur senilai Rp 540.000.000.

Kemudian, tanah dan bangunan seluas 200 meter persegi di Jakarta Timur senilai Rp 3.000.000.000, dan tanah seluas 171 meter persegi di Jakarta Timur senilai Rp 855.000.000.

Mantan Kepala Kejaksaan Agung Sulawesi Tengah itu juga memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp 239.000.000.

Alat transportasi itu terdiri dari mobil Toyota Corolla Sedan Tahun 1997 senilai Rp 40 juta, Mobil Honda CR-V Jeep tahun 2004 senilai Rp 75 juta, motor Yamaha Mio tahun 2011 senilai Rp 4 juta, dan mobil Willys Universal CJ 7 tahun 1980 senilai Rp 120 juta.

Johanis juga tercatat memiliki harta bergerak lain senilai Rp 55 juta, surat berharga Rp 200 juta, serta kas dan setara kas senilai Rp 3.842.520.628.

Dalam laporan itu Johanis tercatat tidak memiliki utang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan hartanya Rp 8.911.168.628.

Johanis terpilih sebagai pengganti Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri sebelum menjalani sidang etik oleh Dewan Pengawas KPK.

Lili diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas mewah menonton MotoGP Mandalika dan tempat menginap mewah pada Maret lalu dari Pertamina.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/28/20280211/johanis-tanak-wakil-ketua-kpk-baru-berharta-rp-89-miliar

Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke