Salin Artikel

Wali Kota Medan Bobby Nasution Diundang KPK, Bahas Serah Terima Aset

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Medan, Sumatera Utara Bobby Nasution menyambangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang ini, Senin (19/9/2022).

Bobby tampak tiba di lobi gedung KPK sekitar pukul 13.55 WIB didampingi sejumlah ajudannya.

Kedatangan Bobby ke KPK dikonfirmasi Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding.

 Dia menerangkan, Bobby diundang bersama sejumlah pimpinan lembaga di Kota Medan.


“Benar,” kata Ipi saat dikonfirmasi, Senin (19/9/2022).

Adapun sejumlah lembaga lain yang hadir adalah badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Sumut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Medan, dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ipi mengatakan, mereka diundang untuk membicarakan serah terima aset Prasarana dan sarana Utilitas (PSU) Kota Medan. Dalam hal ini, KPK duduk sebagai fasilitator.

Dia berharap pertemuan itu mempercepat proses serah terima PSU dan membuahkan kesepakatan.

“Proses serah terima aset PSU yang hingga kini masih menghadapi beberapa kendala,” ujar Ipi.

Ipi menuturkan, hingga saat ini terdapat 106 perumahan di Kota medan. Namun, baru sembilan perumahan yang telah selesai diserahterimakan sepanjang 2020-2021.

Adapun serah terima ini merujuk Peraturan Walikota Medan No 35 Tahun 2020 tanggal 2 September 2020. Peraturan itu merupakan ketentuan teknis pelaksanaan atas Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman di Daerah.

“PSU dari kedelapan  perumahan tersebut seluas total 1.408 meter persegi dengan nilai perkiraan aset mencapai sekitar Rp142 Miliar,” kata Ipi.

Lebih lanjut, kata Ipi, tahun ini sebanyak 6 PSU telah diverifikasi dan sedang diukur ulang. PSU tersebut meliputi lahan seluas 11.888 meter persegi dengan nilai sekitar Rp 39 miliar.

Ipi mengatakan, Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan PSU yang telah selesai dibangun harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota.

Di sisi lain, KPK memang memiliki fokus pendampingan perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

“KPK lakukan di 542 pemerintah daerah, baik provinsi, maupun kabupaten atau kota,” tutur Ipi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/19/16252491/wali-kota-medan-bobby-nasution-diundang-kpk-bahas-serah-terima-aset

Terkini Lainnya

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke