3 Poin Kritik Keras Jokowi soal Pelayanan Ditjen Imigrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) karena menerima sejumlah keluhan.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membahas visa on arrival hingga Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022) lalu.

Presiden mengatakan, dia menerima sejumlah keluhan terkait pemberian visa on arrival hingga Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi warga asing yang mempunyai urusan pekerjaan atau bisnis hingga wisatawan.

Berikut ini beberapa kritik Jokowi terhadap Ditjen Imigrasi yang dirangkum Kompas.com.

1. Minta Ditjen Imigrasi berubah

Jokowi mengatakan, dia menerima banyak keluhan mengenai urusan imigrasi.

Oleh karenanya, presiden mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi agar lebih memudahkan dan melayani.

"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," kata Jokowi saat memimpin rapat yang membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022) sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (10/9/2022).

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," ujar Jokowi.

Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.

Presiden memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.

"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya Kitas, kalau kita ya, mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat," tutur Jokowi.

"Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" papar Jokowi.

2. Malu dapat keluhan soal imigrasi

Presiden Jokowi mengaku malu karena menerima banyak keluhan soal pengurusan KITAS dan pemberian visa.

Keluhan itu datang dari investor, turis maupun warga asing yang akan masuk ke Indonesia.

"Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu juga malu juga," imbuh dia.

Untuk itu, kepala negara ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama.

"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak," kata Jokowi.

3. Minta Dirjen Imigrasi diganti untuk perbaiki layanan

Presiden Joko Widodo meminta agar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengganti pejabat Dirjen Imigrasi apabila tidak mampu memperbaiki layanan keimigrasian.

Presiden menekankan, apabila tidak dilakukan penggantian, maka besar kemungkinan layanan imigrasi tidak akan berubah lebih baik.

"Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau endak, enggak akan berubah," kata Jokowi.

Jokowi meminta layanan imigrasi harus diubah total menjadi memudahkan dan melayani.

"Kalau perlu dirjen-nya ganti, bawahnya ganti semua biar ngerti bahwa kita ini berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang harus diubah," tegasnya.

Jokowi mengungkapkan akibat lain dari sulitnya layanan imigrasi di Indonesia. Menurut dia, Indonesia menjadi sangat tidak menarik bagi investor.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny | Editor : Ambaranie Nadia Kemala Movanita)