Arsul Sani: Tidak Ada Pertarungan Antarkubu PPP, yang Diganti Hanya Ketum

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan, tak ada konflik internal yang memperebutkan jabatan kepengurusan DPP PPP.

Pasalnya, daftar kepengurusan baru yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hanya berisi pergantian di posisi ketua umum, yang sebelumnya dijabat oleh Suharso Monoarfa kemudian diisi oleh Muhammad Mardiono.

“Susunan pengurus yang lain-lain tetap sama, termasuk sekjen, bendahara umum, dan para waketum,” tutur Arsul pada wartawan, Rabu (7/9/2022).

“Ini menunjukkan bahwa tidak benar kalau disimpulkan bahwa sedang terjadi pertarungan antara kubu Suharso dengan kubu Mardiono,” paparnya.

Ia menyampaikan, keputusan itu sesuai dengan hasil pertimbangan tiga majelis DPP PPP yang disahkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Banten, Minggu (4/9/2022).

Arsul mengatakan, pihaknya menaati keputusan tersebut dan tak melakukan bongkar pasang kepengurusan DPP PPP yang lain.

“Bahwa yang diubah adalah yang menjabat ketua umum saja,” tandasnya.

Diketahui, Mukernas PPP menyatakan memberhentikan Suharso dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP.

Sebelumnya Arsul menjelaskan bahwa keputusan itu merupakan suara kader yang disampaikan oleh 30 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.

Alasannya, ada ketidakpuasan kader di bawah kepemimpinan Suharso dan keinginan untuk membenahi elektabiliras jelang Pemilu 2024.

Di sisi lain, Suharso pun masih kekeh menyatakan bahwa dirinya adalah Ketua Umum PPP yang sah.

Hal itu disampaikan dalam acara Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Redtop Hotel, Jakarta, Selasa (6/9/2022) pagi.

Suharso mengungkapkan keenganannya untuk terus berkonflik dan mengingatkan para kader untuk menjaga konsolidasi karena Pemilu 2024 sudah dekat.