Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Workshop PPP Panas Akibat Pencopotan Suharso | Pesan Jokowi soal Demo BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketegangan yang mewarnai kegiatan Workshop Nasional 2022 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, setelah sang Ketua Umum Suharso Monoarfa disebut dicopot dari jabatannya bertengger di posisi teratas berita terpopuler pada Selasa (6/9/2022).

Kegiatan itu diwarnai dengan teriakan dan sorak-sorai dari 905 peserta yang mendesak kehadiran Suharso.

Selain itu, tanggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berada pada posisi kedua berita terpopuler.

1. Teriakan "Capek, Bohong, Turun" Penuhi Acara PPP yang Tak Dihadiri Suharso dan Plt Ketum

Acara Workshop Nasional 2022 yang diselenggarakan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Redtop Hotel, Jakarta Pusat, sedikit memanas oleh sorakan para kader.

Mereka berteriak 'bohong' hingga 'turun' saat pimpinan DPP PPP membuka acara tersebut.

Pantauan Kompas.com, Senin (5/9/2022) malam, sorakan itu mulai terjadi saat Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara naik ke panggung dan memberikan sambutannya untuk membuka acara workshop nasional.

Tidak ada Suharso Monoarfa yang baru-baru ini diberhentikan dari kursi Ketua Umum (Ketum) PPP maupun Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono di acara tersebut. Acara ini dihadiri oleh 905 kader.

Sejak awal, para kader PPP dari berbagai daerah di Indonesia sudah menyoraki Amir Uskara yang sedang memberi sambutan.

Di tengah sambutan, teriakan 'huu' kader PPP mulai mereda. Pembawa acara pun sempat mengingatkan para kader agar menghargai Amir yang sedang berbicara.

Kemudian, Amir kembali disoraki oleh kader saat membahas kondisi terkini yang sedang terjadi di PPP. Amir menjelaskan, keputusan Mahkamah Partai mengganti Suharso sudah berdasarkan usulan tiga pimpinan majelis, di mana satu di antaranya adalah majelis syariah.

"Jadi, ini majelis syariah kita sudah mengambil keputusan dan telah ditindaklanjuti. Kita ini adalah partai warisan ulama. Kaum ulama kita sudah mengambil keputusan tentu kita sami'na wa atho'na," ujar Amir di atas panggung.

Namun, pernyataan Amir itu membuat kondisi acara kembali memanas. Para kader pun terlihat mengangkat tangannya dan kembali bersorak.

"Jangan berlindung di balik ulama," teriak seorang kader. "Bohong," seru kader lainnya. Kemudian, ada pula yang meminta Amir Uskara turun dari panggung.

"Turun," teriak kader. "Kita capek," timpal kader lain. Di akhir sambutan, keadaan justru tambah memanas. Kader mulai berdiri dan terus menyoraki Amir Uskara.

Amir menyatakan dirinya membuka acara workshop nasional PPP malam itu. Namun mayoritas kader justru berteriak ditutup.

"Saya nyatakan dibuka," kata Amir. "Dinyatakan ditutup. Tutup, tutup," timpal kader. Amir mengatakan acara workshop nasional PPP tetap berjalan. Kegiatan akan kembali berlanjut pada pagi hari.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan soal rencana aksi demonstrasi besar-besaran oleh para buruh yang menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Presiden Jokowi meminta demonstrasi dilakukan dengan cara yang baik.

"Ya ini kan negara demokrasi, sampaikan dengan cara-cara yang baik ya," ujar Jokowi kepada wartawan di Sarinah, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022) malam.

Diberitakan, serikat buruh bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menolak kenaikan harga BBM bersubsidi pada 6 September 2022, di 33 provinsi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan akan ada puluhan ribu buruh yang bakal turun ke jalan. Sementara aksi demo buruh di Jakarta akan dipusatkan di depan Gedung MPR/DPR.

Bersama aksi tersebut, buruh akan mendesak Pimpinan DPR memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen," ujar Said Iqbal melalui pernyataan tertulis, Minggu (4/9/2022).

Said mengatakan, ada beberapa alasan buruh menolak kenaikan harga BBM. Pertama, harga BBM naik tersebut akan menurunkan daya beli masyarakat.

Padahal, daya beli sudah turun 30 persen saat ini. Oleh karenanya, dengan kenaikan harga BBM, daya beli diperkirakan turun jadi 50 persen.

Di sisi lain, kata Said, upah buruh tidak naik dalam tiga tahun terakhir. Bahkan, Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," kata Said Iqbal.

Alasan kedua, buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia.

Sedianya, demonstrasi mahasiswa ini akan digelar di depan Istana Merdeka. Tetapi, massa ditahan oleh aparat di kawasan Patung Kuda Arjunawiwaha, Jakarta Pusat.

Selain di Jakarta, mahasiswa di daerah juga menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Antara lain di Makassar, Palopo, Sulawesi Selatan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/05000041/-populer-nasional-workshop-ppp-panas-akibat-pencopotan-suharso-pesan-jokowi

Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke