Pencopotan Suharso Monoarfa dan Pamor PPP yang Kian Redup

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali diterpa persoalan internal. Majelis Pertimbangan PPP memutuskan memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum partai berlambang Ka'bah itu.

Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP, Usman M Tokan.

Melalui keterangannya Usman menjelaskan bahwa pimpinan tiga Majelis DPP PPP telah melayangkan surat pemberhentian ketiga untuk Suharso pada 30 Agustus 2022.

Dalam penjelasannya, para pimpinan majelis berkesimpulan telah terjadi sorotan dan kegaduhan PPP secara meluas yang tertuju kepada Suharso Monoarfa secara pribadi dengan masyarakat Indonesia, yang merupakan pemilih dan simpatisan PPP, atau boleh dikatakan umat yang sayang dan peduli kepada eksistensi dan marwah PPP sebagai wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia.

Kemudian, tiga pimpinan majelis meminta pendapat hukum dari mahkamah partai apakah langkah tersebut telah sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.

Usman menyampaikan, pada Jumat (2/9/2022) dan Sabtu (3/9/2022) di Bogor, mahkamah partai sepakat dengan usulan pimpinan tiga majelis PPP untuk memberhentikan Suharso sebagai Ketua Umum PPP masa jabatan 2020-2025.

Proses tersebut berlanjut dengan diadakannya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Banten yang diikuti pimpinan wilayah 29 provinsi, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, Majelis Pertimbangan, banom, serta pimpinan DPP PPP.

“Menghasilkan ketetapan memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dan mengukuhkan H. Muhammad Mardiono sebagai PLT (pelaksana tugas) Ketua Umum DPP PPP sisa masa bakti 2020-2025,” kata Usman.

Pada Kompas.com, Mardiono membenarkan informasi tersebut dan menyatakan bahwa Suharso digantikan agar fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri Bappenas.

“Kita melakukan pembagian tugas agar beliau (Suharso) juga fokus menjalankan tugas kenegaraan,” ujar dia.

Diketahui, Suharso sempat menjadi sorotan karena menyampaikan kerap diminta memberi amplop berisi uang untuk para kiai.

Kejadian itu dialaminya ketika melakukan kunjungan ke berbagai pesantren.

Pernyataan Suharso disampaikan saat mengikuti Pembekalan Antikorupsi Partai Politik di gedung ACLC, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, 15 Agustus 2022.

Akan tetapi, ia telah meminta maaf dan mengaku khilaf telah menyampaikan pernyataan tersebut.

“Saya mengaku itu sebuah kesalahan, saya memohon maaf dan meminta untuk dibukakan pintu maaf seluas-luasnya,” kata Suharso di acara Sekolah Politik PPP di Bogor, 19 Agustus 2022.

Perlawanan

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Saifullah Tamliha mengatakan pemberhentian Suharso Monoarfa sebagai ketua umum menyimpang.

Ia menyebutkan proses itu tak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP.

“Enggak ada yang bisa mencopot Ketum PPP, sebab yang dipilih oleh muktamarin hanyalah ketua umum dan formatur untuk membantu ketum terpilih untuk menyusun pengurus DPP PPP,” tutur Tamliha pada wartawan, Senin (5/9/2022).

Ia memandang, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang menggantikan Suharso dengan Muhammad Mardiono tidak sah. “Mukernas-nya menyimpang dari proses yang diatur AD/ART,” katanya.

Namun, Tamliha tak menjelaskan secara rinci ketentuan di dalam AD/ART yang ia sampaikan tersebut.

Namun, Tamliha tak menjelaskan secara rinci ketentuan di dalam AD/ART yang ia sampaikan tersebut.

Ingin perubahan

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menyampaikan pemberhentian Suharso diputuskan berdasarkan hasil Mukernas di Banten, Minggu (4/9/2022).

Ia menjelaskan musyawarah dihadiri oleh 30 dari total 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP.

Usulan untuk mengganti Suharso didasari oleh keinginan para kader meningkatkan elektabilitas partai yang dirasa tak optimal di bawah kepemimpinan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas itu.

“Barangkali teman-teman di bawah itu juga menginginkan itu karena selama ini, misalnya, kok merasa survei PPP (tidak) meningkat,” paparnya ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (5/9/2022).

“Meskipun kerja-kerja konsolidasi itu sudah banyak dilakukan,” ucapnya.

Ia mengklaim Suharso telah mengetahui wacana pemberhentiannya dan saat ini tengah berkomunikasi untuk ditempatkan pada jabatan lain.

“Kita ingin tempatkan beliau di posisi terhormat tapi tidak di puncak eksekutif partai,” tandasnya.

Menurun

Persoalan yang dialami PPP bukan hanya soal konflik internal. Namun, mereka nampak kesulitan berebut suara dengan partai-partai politik lain.

PPP berdiri dari hasil peleburan 4 partai politik, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), serta Partai Muslim Indonesia (Parmusi).

Kebijakan fusi itu diterapkan oleh rezim Orde Baru pada 1973 dengan alasan menyederhanakan sistem partai politik.

Dalam pemilihan umum pada masa Orde Baru, perolehan suara PPP selalu berada pada nomor 2.

Saat itu Golkar selalu memenangkan 5 Pemilu di masa Orde Baru. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) selalu berada di urutan terbawah.

Rezim Orde Baru yang tumbang dalam Reformasi 1998 juga membawa perubahan di dunia politik Indonesia.

Dalam Pemilu 1999, perolehan suara PPP turun ke posisi 4 dengan 11.313.037 atau 10,72 persen. Saat itu mereka mendapatkan 58 kursi di DPR.

Perolehan suara PPP dalam Pemilu 2004 menurun dari 1999. Saat itu partai berlambang Ka'bah itu meraih 9.248.764 (8,15 persen) dan mendapatkan 58 kursi di DPR.

Pada Pemilu 2009, perolehan suara PPP kembali menurun dengan 5.544.332 (5,33 persen) dan 38 kursi di DPR.

Perolehan suara PPP sempat naik di Pemilu 2014, yakni dengan 8.152.957 (6,53 persen) dan 39 kursi di DPR.

Akan tetapi, perolehan suara PPP kembali turun pada Pemilu 2019 yakni dengan 6.323.147 (4,52 persen) dan 19 kursi di DPR.

Perolehan suara PPP yang semakin menurun karena diduga mereka kerepotan bersaing dengan sejumlah partai politik bercorak Islam lainnya.

Sebab, pada masa Orde Baru, PPP menjadi simbol partai politik bagi umat Islam di Indonesia. Setelah Reformasi, partai politik yang dinilai dekat dengan ormas sosial kemasyarakatan keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah lahir.

Alhasil, ceruk suara umat Islam Indonesia yang tadinya dikuasai PPP kini diperebutkan oleh partai-partai lain.

Kondisi itu justru diperparah dengan konflik di antara pengurus PPP. Contohnya dualisme kepengurusan antara kubu Suryadharma Ali (SDA) dan M. Romahurmuziy yang terjadi sejak 2014 dan baru berakhir menjelang Pemilu 2019.

Selain itu, SDA dan Romahurmuziy juga berurusan dengan hukum karena masing-masing terlibat kasus korupsi.

Karena hasil pada Pemilu 2019 lalu, PPP pun harus berkoalisi dengan Partai Golkar dan PAN untuk bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Khawatir "lenyap"

Kenyataan PPP yang terus mengalami penurunan perolehan suara dan kursi di DPR membuat mantan Ketua Umum Hamzah Haz khawatir.

Menurut dia, jika kondisi itu dibiarkan dan PPP tidak mengambil langkah cepat dan tepat, maka kemungkinan PPP akan terpental dari DPR dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Alhamdulillah Pemilu 1999 sampai 2004 kita itu mendapatkan 58 kursi. Kita nomor tiga, PDIP, Golkar dan PPP. Kemudian setelah itu terjadi penurunan-penurunan yang cukup membuat galau," ujar Hamzah melalui konferensi video dalam penutupan Muktamar IX PPP, Minggu (20/12/2020).

Menurut Hamzah, kemunduran PPP terjadi pada masa kepemimpinan SDA. Lantas pada masa kepemimpinan Romahurmuziy yang menggantikan juga tidak bisa mengerek perolehan suara PPP.

Hamzah hanya berpesan supaya para pengurus PPP mengelola partai dengan baik jika masih ingin melihat partai itu ada di DPR pada 2024 mendatang.

"Tahun 2009 waktu itu dipimpin Suryadharma turun dari 58 jadi 38 kursi, kemudian zamannya Rommy 39 kursi dan yang tahun 2019 tinggal 19 kursi. Jadi saya di sini katakan kalau ini tidak dikelola sungguh-sungguh bisa nanti Pemilu 2024 bisa hilang PPP-nya," kata Hamzah, seperti dikutip dari Tribunnews.

Hamzah Haz pernah rela meninggalkan posisinya sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di era Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, dan memilih fokus mengurus PPP menjelang Pemilu 1999.

Keputusan itu diambil Hamzah karena dia menilai ceruk pemilih PPP bisa tergerus jika tidak bisa bersaing dengan partai-partai bercorak Islam lain yang muncul.

Sebab saat itu Abdurrahman Wahid sudah mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lekat dengan NU, sedangkan Amien Rais mendirikan PAN yang dekat dengan Muhammadiyah.

Hamzah Haz kemudian sempat umrah ke Mekah, Arab Saudi. Setelah pulang, dia kemudian mengganti lambang PPP yang tadinya berupa bintang dengan latar hijau di masa Orde Baru dan kembali menjadi Ka'bah.

Selain itu, Hamzah Haz juga fokus berkampanye di daerah-daerah di luar kantong pemilih PKB dan PAN. Alhasil, PPP bisa meraih 58 kursi pada Pemilu 1999.

Suharso Monoarfa saat itu berjanji menargetkan PPP bisa lolos parliamentary threshold (PT) pada Pemilu 2024 mendatang.

Ia berjanji, target tersebut bakal tercapai oleh PPP pada pemilu 2024 dengan upaya menggenjot perolehan suara oleh seluruh perangkat partai.

"Insya Allah PPP akan lolos dari parliamentary threshold 2024. Insya Allah partai yang kita cintai ini akan kembali ke masa jayanya dan ini hanya bisa dilakukan secara bersama-sama," kata Suharso saat Muktamar IX PPP yang disiarkan di chanel Youtube Petiga TV, Sabtu (19/12/2020) malam.

"Itu yang bisa saya janjikan, kerja-kerja elektoral akan tetap kita laksanakan," tambahnya.

Suharso menambahkan, pihaknya juga akan berjuang total pada Pemilu 2024 nanti untuk mengembalikan kejayaan partai berlambang Ka'bah itu seperti pada Pemilu 1999 lalu, yang mendapatkan suara hingga 11 juta lebih.

Berita ini sudah tayang di Tribunnews dengan judul "Hamzah Haz: PPP Bisa Hilang dalam Pemilu 2024 Jika Tidak Dikelola Sungguh-sungguh."

(Penulis : Tatang Guritno | Editor : Bagus Santosa, Sabrina Asril)