Miliaran Data Nomor HP dan NIK Bocor, Kemendagri Bantah Dibobol "Hacker"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri membantah bahwa data kependudukan pada server mereka dibobol peretas atau hacker.

"Tim kami tadi cek struktur datanya, itu bukan struktur data Dukcapil," kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, kepada Kompas.com pada Kamis (1/9/2022).

Menurutnya, bocornya data NIK tersebut bukan berasal dari Dukcapil Kemendagri.

"Ada NIK, bukan berarti itu data Dukcapil," ia menambahkan.

Sebelumnya diberitakan, kasus kebocoran data di Indonesia kembali terjadi. Kali ini, data 1,3 miliar nomor telepon seluler di Indonesia yang diduga bocor dan dijual di sebuah forum online "Breached Forums".

Dugaan kebocoran data tersebut terungkap dari unggahan seorang anggota forum Breached, Bjorka pada 31 Agustus 2022.

Unggahan diawali dengan logo Kementerian Kominfo dan narasi kewajiban registrasi kartu SIM prabayar di Indonesia yang dimulai pada 31 Oktober 2017.

Bjorka kemudian mengeklaim memiliki data 1.304.401.300 nomor ponsel pengguna di Indonesia.

Data tersebut berisi nomor seluler kartu prabayar disertai dengan identitas penggunanya, berupa NIK (nomor induk kependudukan), informasi nama operator seluler, serta tanggal registrasi nomor HP terkait.

Data sensitif tersebut dibanderol senilai 50.000 dolar AS (sekitar Rp 745 juta) dengan transaksi dalam bentuk ethereum.

Hacker itu menyebut, bocoran data tersebut disimpan dalam file berukuran 18 GB (compressed) atau 87 GB (uncompressed).

Untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel nomor HP dari lima operator seluler di Indonesia yang bisa diunduh bebas.

Berdasarkan pengecekan KompasTekno secara acak melalui aplikasi GetContact, Kamis (1/9/2022), kami menemukan bahwa beberapa nomor HP yang dibagikan Bjorka merupakan asli milik seseorang.