Bawaslu: Data Pendaftaran Parpol ke KPU Banyak yang Tidak Sinkron

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan bahwa hingga pekan keempat tahapan verifikasi administrasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024, terdapat beberapa data administrasi parpol yang tidak sinkron.

Hal itu terungkap dari hasil pengawasan Bawaslu RI atas tahapan verifikasi administrasi sejauh ini.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Lolly Suhenty menyebutkan bahwa ketidaksinkronan itu meliputi banyak hal.

"Pertama, perbedaan nama atau jabatan pengurus antara yang tercantum di dalam SK kepengurusan dengan yang terdapat di kolom isian Sipol (Sistem Informasi Partai Politik)," kata Lolly melalui keterangan tertulis, Senin (29/8/2022).

"Kedua, perbedaan data kepengurusan tingkat provinsi antara berkas yang diunggah di Sipol dengan SK yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM," lanjutnya.

Ketiga, sambung Lolly, dokumen yang diunggah parpol tidak sesuai dengan syarat yang diminta.

"Misalnya, partai mengunggah berkas SK pengesahan Menkumham tentang AD/ART partai pada kolom berkas akta notaris parpol," kata dia.

Terhadap hal tersebut, Bawaslu RI mengimbau agar KPU RI melakukan pencermatan atas data-data di kolom Sipol dan berkas yang diunggah untuk memastikan data-data tersebut sinkron.

Lolly menegaskan, pencermatan ini krusial sebab berdampak pada keabsahan hasil verifikasi administrasi sebagai syarat calon peserta Pemilu 2024.

"Bawaslu juga mengimbau agar parpol lebih cermat dalam memasukkan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Lebih lagi, parpol sebaiknya cermat dalam melakukan perbaikan data-data yang belum memenuhi syarat," ujarnya.

"Keabsahan data hasil verifikasi administrasi akan berdampak pada verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu dan/atau penetapan peserta pemilu," Lolly menambahkan.

Selama masa pendaftaran partai politik 1-14 Agustus 2022, total terdapat 43 partai politik yang memiliki akun Sipol dari KPU RI.

Sebanyak 24 partai politik resmi dinyatakan didaftar dan lolos ke tahapan verifikasi administrasi, sedangkan 16 partai lain tidak didaftar karena berkas pendaftarannya dianggap tidak lengkap, serta tiga partai lain urung mendaftar.