Polemik "Amplop Kiai" Suharso Dinilai Ancam Eksistensi PPP pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, polemik "amplop kiai" yang menyeret nama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa membawa dampak negatif.

Tidak hanya citra Suharso yang menjadi buruk, namun, keributan ini juga berpotensi mengikis akar politik PPP.

"Statement 'amplop kiai' memang akan membuat kesan buruk melekat pada individu Suharso selaku Ketum PPP," kata Umam kepada Kompas.com, Jumat (26/8/2022).

"Jika dampak negatifnya terus bergulir dan sulit dimitigasi, maka hal itu berpotensi menggerus akar politik PPP yang tersebar di banyak jaringan pesantren lokal," tuturnya.

Menurut Umam, pernyataan Suharso itu membawa efek destruktif besar lantaran banyak kiai yang bernaung dan mendedikasikan perjuangan mereka untuk PPP.

Situasi ini menjadi riskan jika dikaitkan dengan suara PPP jelang Pemilu 2024.

Pada Pemilu 2019, PPP mengantongi 4,52 persen suara. Jumlah ini hanya selisih 0,52 persen lebih besar dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.

Artinya, kata Umam, jika PPP terus melakukan blunder dan citra buruk Suharso sulit dikikis, ini berpotensi mendegradasi elektabilitas partai berlambang Kabah tersebut.

"Bisa-bisa PPP masuk zona degradasi dan terlempar dari jajaran partai Senayan," ujarnya.

Umam menilai, PPP harus segera mempertimbangkan desakan Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan partai yang meminta Suharso mundur dari kursi Ketua Umum PPP.

Desakan tiga elemen majelis partai ini, kata dia, menunjukkan betapa serius dan solidnya kekuatan politik DPP PPP yang menghendaki pemberhentian Suharso.

Jika menunda-nunda keputusan, polemik ini bisa membawa efek domino yang menghantam dan bergulir ke banyak hal bagi PPP.

"Namun jika memang benar DPP PPP solid untuk mempertahankan Suharso, maka PPP harus siap dengan segala risiko yang mempertaruhkan nasib dan kelangsungan partainya," ujar Umam.

"Jangan sampai Pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elite partai Senayan," tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Adapun pernyataan soal "amplop kiai" disampaikan Suharso saat berpidato di acara internal PPP dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejak pernyataannya menjadi polemik, ketua umum PPP itu sudah menyampaikan permohonan maaf. Suharso mengatakan, persoalan ini hanya salah paham.

"Iya itu kan kesalahpahaman mereka saja," kata Suharso saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2022).

Imbas pernyataan tersebut, Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan PPP meminta Suharso mundur.

Pernyataan Suharso itu pun telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan dilayangkan seseorang bernama Ari Kurniawan pada Sabtu (10/8/3022).