Jokowi Perintahkan Mendagri Keluarkan Aturan Atasi Inflasi Daerah dengan Dana Tak Terduga

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar dapat mengeluarkan kebijakan yang membolehkan pemerintah daerah menggunakan anggaran tak terduga untuk mengatasi inflasi daerah.

Anggaran itu, kata Presiden, dapat digunakan untuk menutup biaya transportasi dan distribusi produk-produk daerah.

"Saya sudah perintahkan ke Mendagri untuk mengeluarkan entah surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

"Gunakan untuk itu lagi menutup biaya transport. Biaya distribusi," tegasnya.

Jokowi mengaku mengetahui bahwa biaya transportasi menjadi kendala dalam distribusi barang-barang produksi lokal, salah satunya beras yang berasal dari Merauke.

"Saya pernah ke Merauke, kepala daerah menyampaikan kepada saya. ‘Pak beras kita melimpah di sini, tapi ga ada yang beli. Harganya juga murah Rp 6.000 Pak,". Saya cek ke bawah bener harganya Rp 6.000 dan daerah lain kekurangan beras," ungkap Jokowi

"Kenapa enggak ngambil dari Merauke yang harganya masih murah. Problemnya transportasi mahal, saya sampaikan kemarin di dalam rapat kepada Mendagri, transportasi itu mestinya anggaran tak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada," lanjutnya.

Berkaitan dengan kondisi seperti ini, Jokowi pun meminta kepada para bupati, wali kota dan gubernur betul-betul mau bekerja sama dengan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dan juga tim pengendali inflasi di pusat.

Kepala Negara meminta agar kepala daerah mau mencari tahu harga barang apa yang sedang mengalami kenaikan sehingga memicu inflasi.

"Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi, bawang merah bisa, bisa saja cabai. Dan dicek, tim pengendali inflasi pusat cek, daerah mana yang memiliki pasokan cabai yang melimpah atau pasokan beras yang melimpah, disambungkan," tutur Jokowi.

"Ini harus disambungkan. Karena negara ini negara besar sekali. 514 kabupaten kota 37 provinsi dengan DOB yang baru. Ini negara besar," tambahnya.