Pesan Jokowi Waspadai Krisis Pangan dan Peta Jalan Bahan Pengganti

JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan dan kelangkaan bahan pangan tertentu di dunia sudah mulai terjadi. Perang antara Ukraina dan Rusia dinilai menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan harga dan kelangkaan ketersediaan bahan pangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat sudah beberapa kali menyinggung soal kelangkaan bahan pangan itu.

Menurut Presiden, krisis pangan dan energi sudah terjadi di beberapa negara. Salah satu penyebabnya adalah pasokan gandum dari Ukraina sebanyak 77 juta ton tidak bisa diekspor karena perairan mereka diblokade oleh kapal perang Angkatan Laut Rusia.

Rusia yang merupakan eksportir gandum juga mengalami hal yang sama. Distribusi gandum mereka sebanyak 207 juta ton ke berbagai negara terhambat karena peperangan dan demi memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri.

Karena menyerbu Ukraina, Rusia juga dijatuhi berbagai sanksi oleh Uni Eropa hingga Amerika Serikat.

"Marilah kita berdoa bersama, zikir bersama memohon kepada Allah SWT agar negara kita selalu dilimpahi energi dan pangan dan kita tidak kekurangan akan hal itu," ujar Jokowi saat memberikan sambutan untuk acara doa dan zikir bersama dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI di halaman Istana Merdeka, Senin (1/8/2022).

"Dan kita berusaha, berikhtiar bersama, agar kita justru melimpah (pangan dan energi) dan bisa membantu negara-negara lain yang sedang kesulitan saat ini," kata dia.

Menurut Jokowi, jika kondisi seperti saat ini terus terjadi, maka dalam kurun waktu 6 bulan mendatang diperkirakan akan ada 800 juta orang di dunia yang akan kelaparan.

Sebab, gandum adalah bahan pangan pokok di sejumlah negara.

Presiden juga menyebut situasi saat ini turut memicu kenaikan harga sumber energi seperti gas dan bahan bakar minyak (BBM).

"Inilah kesulitan-kesulitan yang dialami hampir semua negara. Tidak negara kecil, tidak negara besar, tidak negara kaya, miskin semua mengalami hal yang sama sehingga muncul krisis ketiga yaitu krisis keuangan," tutur Jokowi.

"Beberapa negara yang tidak kuat ambruk karena sudah tidak memiliki uang cash, baik untuk membeli energi bensin dan gas atau membeli pangan," kata Jokowi.

Minta cari bahan pangan pengganti

Jokowi kemudian meminta supaya menyiapkan bahan makanan pengganti gandum kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Hal itu dilakukan setelah 9 negara melarang ekspor gandum.

Negara-negara yang melarang ekspor gandum adalah Kazakhstan itu sampai 30 September, dan Kirgistan serta India sampai 31 Desember.

Selain itu Afghanistan, Aljazair, Kosovo, Serbia, dan Ukraina turut melarang ekspor gandum.

Jokowi meminta supaya program menyiapkan sorgum sebagai pengganti gandum mulai dilakukan.

"Oleh karena itu, berdasarkan arahan Bapak Presiden seluruhnya perlu dipersiapkan agar kita punya substitusi dan diversifikasi dari produk tersebut," kata Airlangga selepas mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Kamis (4/8/2022) lalu.

Airlangga mengatakan, Presiden memerintahkan untuk segera mengembangkan tanaman pengganti gandum. Sebab gandum juga menjadi bahan utama pembuatan roti hingga mi instan di Indonesia.

Airlangga menyebut, dalam ratas, Presiden Jowi juga meminta penanaman sorgum diprioritaskan di Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Presiden, kata dia, menyampaikan bahwa realisasi pengembangan sorgum saat ini masih mencukupi dari sisi luas lahan.

"Indonesia tentu punya beberapa alternatif selain sorgum, itu bisa juga dari tanaman sagu dan singkong," kata Airlangga.

Hingga Juni 2022, total luas lahan yang ditanami sorgum sekitar 4.354 hektare dan tersebar di enam provinsi. Adapun produksi sorgum yang dihasilkan sebanyak 15.243 ton atau rata-rata produktivitas 3,63 ton per hektare.

Melihat perkembangan budidaya sorgum ini, kata Airlangya, Presiden Jokowi meminta agar dibuatkan roadmap atau peta jalan penanaman sampai 2024.

"Kami laporkan bahwa target dari musim sasaran tanam di 2022 adalah 15.000 hektare dan ini tentu ada pengembangan sebesar 100.000 hektare," ujar Airlangga.

"Dan di 2023 dipersiapkan lahan sejumlah 115.000 hektare dan pada 2024 sebesar 154.000 hektare dan tentu luasan tersebut akan terus dipersiapkan oleh Kementerian Pertanian dan juga Kementerian LHK," kata Airlangga.

Minta petani tanam bahan pangan pengganti

Presiden juga menegaskan pentingnya menjaga distribusi pangan agar tidak terjadi ketimpangan antardaerah di Indonesia.

Sebab, ketimpangan pangan dapat mengakibatkan harga pangan ikut meningkat.

Jokowi juga mendorong para petani untuk mulai menanam komoditas pangan yang bisa menjadi substitusi bahan pangan impor.

"Misalnya, urusan gandum, ini gandum di kita ini bisa dicampur dengan cassava, dicampur misalnya sorgum, dicampur dengan sagu. Saya kira ini akan sangat mengurangi impor kita," kata Jokowi di sela-sela peninjauan dan penanaman kelapa genjah bersama para petani di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis (11/8/2022).

Presiden pun menegaskan pentingnya menjaga nilai inflasi bahan pangan agar tetap stabil sehingga tidak menurunkan daya beli masyarakat.

"Menjaga inflasi bahan makanan, bahan pangan, harus dijaga inflasinya sehingga kenaikan harganya tidak memberatkan daya beli masyarakat," tambahnya.

Ajak warga tanam komoditas pangan

Presiden mengimbau supaya masyarakat memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif di sekitar rumah untuk ditanami tanaman komoditas pangan. Salah satu contohnya adalah cabai.

Harga cabai di pasaran saat ini cukup tinggi. Menurut Presiden, dengan menanam cabai secara mandiri maka akan membantu masyarakat terhindar dari kelangkaan dan kenaikan harga cabai.

"Urusan cabai, ini harusnya rumah tangga-rumah tangga di desa-desa itu bisa nanam itu, (di) polybag atau di pekarangannya sehingga tidak ada yang namanya kita ini kekurangan cabai atau harga cabai naik drastis," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, lahan-lahan tak produktif harus dimanfaatkan karena dunia sedang dilanda krisis pangan di mana lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia kini kekurangan pangan dan kelaparan.

Ia mengatakan, jumlah itu bisa bertambah menjadi 800 juta orang apabila tidak ada solusi yang diambil.

"Inilah kenapa kita ingin lahan-lahan yang tidak produktif diproduktifkan," ujar Jokowi.

(Penulis : Dian Erika Nugraheny, Ardito Ramadhan | Editor : Icha Rastika, Dani Prabowo, Bagus Santosa)