AHY Kritik Anggaran KPU Macet: Mutu Pemilu Ditentukan Sumber Daya dan Kesiapan Anggaran

Menurutnya, hal ini dapat mengganggu kualitas pemilu.

"Tentu kita mendorong agar alokasi anggaran negara untuk penyelenggaran pemilu benar-benar bisa dipersiapkan dengan baik," kata AHY kepada wartawan di kantor KPU RI, Jumat (5/8/2022).

"Karena bagaimana kualitas pemilu juga sangat ditentukan dengan sumber daya dan kesiapan anggaran tersebut," jelasnya.

AHY mengaku pihaknya akan mengawal permasalahan ini guna mencegah munculnya kendala dan persoalan penyelenggaraan pemilu akibat ketidaksiapan KPU dalam hal logistik dan anggaran.

Ia juga berharap agar masalah ini tak membuat KPU kesulitan menyelenggarakan pemilu dan ujungnya bermuara pada munculnya kembali isu lama, yaitu penundaan pemilu.

"Itu tidak boleh terjadi. Dari awal, Demokrat tegas bahwa negara ini tidak boleh dibuat main-main," kata putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu.

"Demokrasi ini harus kita jaga bersama dan jangan supaya menunda apalagi memperpanjang kekuasaan tanpa melalui pemilihan umum yang demokratis," jelasnya.

Anggaran KPU untuk tahun 2022 baru disetujui Kementerian Keuangan sebesar 45 persen persen atau setara Rp 3,69 triliun dari kebutuhan dana tahapan maupun nontahapan pemilu Rp 8,06 triliun.

Padahal, kebutuhan tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun itu merupakan bagian dari kesepakatan KPU, DPR RI, dan pemerintah, soal anggaran KPU untuk Pemilu 2024 yang disepakati bersama Rp 76,6 triliun.

Tahun ini, jumlah alokasi anggaran KPU Rp 3,69 triliun itu disetorkan 2 kali, yaitu sekitar Rp 2,4 triliun pertama dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan Rp 1,2 triliun dari usulan anggaran belanja tambahan (ABT).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengaku pihaknya perlu memutar otak dan menghitung ulang alokasi dana 2022 untuk lembaganya karena macetnya anggaran ini.

Apalagi, tahapan pemilu sudah berjalan. Pekerjaan KPU makin berat karena setelah proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu yang berlangsung hingga 14 Agustus, KPU akan melakukan verifikasi faktual di lapangan pada bulan Oktober-November nanti.

"Dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, dan teknologi Informasi tidak optimal dalam pelaksanaan tahapan pemilu karena pemenuhan kebutuhan dukungan ini hanya dipenuhi sebesar 17,21 persen," ujar Hasyim pada Jumat pekan lalu.

"KPU berharap Kementerian Keuangan dapat menyetujui proses revisi anggaran sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah direncanakan oleh KPU dan disetujui oleh DPR dalam rapat konsultasi," sebutnya.