Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membuka rapat yang membahas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2022).
"Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahunnya mulai dari 2022 ini," kata Ma'ruf.
Demi mendorong penghapusan kemiskinan ekstrem, Ma'ruf mengatakan, pemerintah punya tiga instrumen kebijakan.
Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2022, 2023, dan 2024.
Kedua, menyusun Data Penyasaran Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang mengintegrasikan data-data dari sejumlah lembaga dengan informasi by name, by address, dan by NIK (nomor induk kependudukan).
"Pemanfaatan data P3KE ini sekaligus untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi penyasaran program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program yaitu yang exclusion error," ujar Ma'ruf.
Adapun instumen ketiga adalah segera menetapkan Pedoman Umum Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dengan ketiga instrumen itu, ia meminta kementerian/lembaga pelaksana program dapat melakukan refocusing program dan realokasi anggaran untuk menyasar keluarga miskin ekstrem di wilayah prioritas kemiskinan ekstrem tahun 2022.
Kementerian/lembaga juga diminta menyiapkan perencanaan program dan penganggarannya untuk penajaman pelaksanaan pada tahun 2023 mendatang.
Dikutip dari situs Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa.
Sementara itu, angka kemiskinan 26,5 juta atau 9,71 persen.
Presiden Joko Widodo telah menargetkan agar tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024.
https://nasional.kompas.com/read/2022/08/03/16062871/wapres-maruf-amin-minta-tingkat-kemiskinan-ekstrem-turun-1-persen-setiap