Pemerintah Ambil Sejumlah Kebijakan Tingkatkan Kesejahteraan Petani Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah akan mengambil sejumlah langkah perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit yang sempat terdampak oleh rendahnya harga tandan buah segar (TBS).

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Kamis (28/07/2022) kemarin.

"Pemerintah tentu tidak menutup mata akan kondisi tersebut. Ini ada sesuatu yang harus diambil, langkah, untuk menyelesaikan di sisi sini, tapi juga ada dampak di sisi yang lain," kata Ma'ruf dalam siaran pers, Jumat (29/7/2022).

"Jadi memang ini hal-hal yang harus kita ambil kebijakan, yang kemudian juga harus kita ambil langkah-langkah perbaikan," imbuh dia.

Ma'ruf menuturkan, ada sejumlah upaya konkret yang diambil pemerintah dalam meningkatkan harga TBS sekaligus menurunkan harga minyak goreng.

Salah satunya adalah menghapus sementara pungutan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya serta menetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) baru.

"Perusahaan wajib mendistribusikan minyak goreng, baru mendapatkan perhitungan hak ekspor dan percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya," kata dia.

Sementara, di sisi hilir, pemerintah telah menggulirkan wacana membentuk pabrik CPO mini berbasis koperasi yang diharapkan dapat meningkatkan harga TBS dan para petani tidak hanya bergantung pada pabrik besar saja.

“Memang beberapa kali juga Presiden minta supaya ada pabrik-pabrik mini sehingga tidak tergantung semuanya kepada pabrik-pabrik besar,” kata Ma'ruf.

Di samping itu, ia berpesan agar Apkasindo mengawal implementasi kebijakan di lapangan dan berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani sawit.

Menurut Ma'ruf peningkatan kualitas SDM petani kelapa sawit dapat dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, konsultasi, manajemen usaha, penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi, dan kontrol kualitas.

"Petani sawit (juga) supaya melakukan kerja sama atau bermitra dengan perusahaan untuk mendapatkan  bimbingan maupun pendanaan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kebun dan pendapatannya,” ujar Ma'ruf.

Adapun Ketua Umum Apkasindo Gulat M.E. Manurung melaporkan bahwa kebijakan pencabutan pungutan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh petani.

“Harga TBS sawit itu (semula) hanya sekitar Rp 800, Pak. Sekarang alhamdulillah tadi saya cek dari 22 provinsi sudah mencapai Rp 1.700, alhamdulillah Pak, luar biasa, itu yang kami sebut 100 persen,” kata Gulat.