Komnas HAM Harap Revisi UU ITE Bisa Beri Kepastian Hukum bagi Masyarakat

Selain itu, revisi UU ITE juga diharapkan dapat memberikan keadilan bagi masyarakat termasuk untuk penyelenggara teknologi informasi.

“Walaupun UU ITE dibentuk atas dasar kebutuhan regulasi, kita semua tahu nyatanya keberadaan UU ini menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak berekspresi sejak disahkannya pada tahun 2008,” kata Sandra dalam webinar, Rabu (27/7/2022).

Sandra mengatakan, Komnas HAM mempunyai fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengkajian dan penelitian terhadap sebuah regulasi.

Atas dasar hal itu, Komnas HAM kemudian melakukan pengkajian dan penelitian terhadap UU ITE.

“Jadi memang didasarkan kewenangan kami dan didasarkan kebutuhan atau realitas sosial sekarang ini,” ujar dia.

Dalam kajiannya, tim peneliti menyebut bahwa UU ITE sejauh ini belum mencantumkan prinsip-non-diskriminasi.

Anggota tim pengkajian UU ITE Universitas Muhammadiyah Malang, Cekli S Pratiwi menyebut prinsip non-diskriminasi penting dicantumkan untuk kepentingan HAM setiap warga negara.

“Kami berpandangan prinsip non-diskiriminasi adalah prinsip yang sangat penting dalam perlindungan HAM,” kata Cekli.

Ia menyatakan prinsip non-diskriminasi mesti dicantumkan agar kelompok minoritas juga tidak menjadi sasaran.

Selain itu, Cekli juga menilai bahwa RUU ITE belum memuat secara eksplisit mengenai norma pembatasan hak kebebasan berekspresi yang sah, profesional, dan tanpa diskiriminasi.

Menurutnya, norma pembatasan ini sangat penting dihadirkan.

Sebab, jika tidak adanya norma pembatasan yang jelas, hal ini akan menjadi alat bantu bagi penegak hukum untuk menentukan mana laporan yang harus ditindaklanjuti dan mana yang tidak ditindaklanjuti.

“Karena sebenarnya dalam norma pembatasan itu ada tes, kalau tes pertama tidak memenuhi, maka harus dibebaskan,” jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan surpres ke DPR terkait revisi UU ITE pada 16 Desember 2021.

"Surat sudah ditandatangani Presiden, dan surat Presiden tersebut sudah dikirim ke DPR pada 16 Desember 2021 lalu," ujar Mahfud, Jumat (24/12/2021).

Pada Februari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo pernah berpesan agar implementasi UU ITE tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jika hal itu tak dapat dipenuhi, ia akan meminta DPR untuk merevisi UU tersebut.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini," kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Jokowi bahkan mengatakan akan meminta DPR menghapus pasal-pasal karet yang ada di UU ITE. Sebab, menurut dia, pasal-pasal ini menjadi hulu dari persoalan hukum UU tersebut.

Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pada Rabu (6/7/2022) mengakui bahwa DPR sudah menerima surpres terkait revisi UU ITE.

Namun demikian, Dasco mengungkapkan, pembahasan revisi UU ITE masih menunggu Komisi I yang merupakan komisi teknis di bidang informasi dan komunikasi.

Sebab, diakui Dasco, Komisi I justru kini masih fokus dalam pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Komisi I itu masih menyelesaikan fokus menyelesaikan UU PDP sehingga kita minta mereka menyelesaikan undang-undang ini tersebut baru kemudian masuk UU ITE," jelasnya.