Ajukan Uji Materi Terkait "Presidential Threshold", PKS: Untuk Perbaiki Bangsa

Syaikhu mengatakan, uji materi diajukan PKS untuk memperbaiki kondisi bangsa.

"Karena keterpanggilan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang telah terpecah belah setelah evaluasi terhadap beberapa pilpres terakhir," ujar Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2022).

Syaikhu mengatakan, adanya presidential threshold 20 persen membuat jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden jadi terbatas.

Ini terbukti dari Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Saat itu, hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dapat dipilih.

"Kehadiran presidential threshold sejatinya memang memiliki tujuan yang sangat bagus, yakni menguatkan sistem presidential," ujar dia.

Syaikhu mengaku setuju bahwa penguatan sistem presidensial diperlukan.

Akan tetapi, kata Syaikhu, penguatan demokrasi dan kedaulatan rakyat juga tidak boleh dilupakan.

"Angka presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional di Pasal 222 ini jelas membatasi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dijamin UUD 1945," kata Syaikhu.

Ia pun meminta presidential threshold diubah menjadi 7 persen atau 9 persen.

Menurut dia, gugatan ini harus dilakukan oleh PKS sebagai bentuk tanggung jawab moral.

"Bahwa terdapat konstitusional urgensi, di mana kami mengangkat ada kegelisahan masyarakat terhadap permasalahan ini yang membuat pembelahan di masyarakat," kata dia.

"Kami sangat berharap MK dapat memeriksa permohonan ini secara bijaksana," ujar Syaikhu.

Adapun sidang pertama uji materi ini dimulai pada pukul 13.40 WIB secara virtual.

Selain Syaikhu, Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsy turut menghadiri sidang ini.

PKS mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (6/7/2022).

Gugatan ini terkait ambang batas pencalonan presiden/presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Permohonan uji materi ini dilayangkan PKS dengan dua pemohon. Pemohon pertama adalah DPP PKS diwakili Presiden Ahmad Syaikhu dan Sekjen Aboe Bakar Al Habsyi.

Sementara itu, pemohon kedua adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri. Syaikhu berharap agar MK memutus Pasal 222 UU Pemilu inkonstitusional bersyarat.