Salin Artikel

Jokowi Resmikan SPAM Wae Mese II di Labuan Bajo, Minta Penataan Terintegrasi

Dalam keterangan pers selepas peresmian, Jokowi meminta penataan Labuan Bajo dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penataan kawasan hingga ketersediaan listrik dan air.

“Dari airnya, ketersediaan listriknya, penataan kawasan semuanya terpadu, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang ada bisa dipenuhi,” kata Jokowi, dikutip dari siaran pers.

SPAM Wae Mese II dibangun dengan nilai investasi mencapai Rp 159 miliar.

SPAM yang dibangun pada tahun 2020 ini bermanfaat untuk menyediakan kebutuhan air minum masyarakat di Labuan Bajo sebanyak 8.000 sambungan rumah atau setara dengan 40.000 jiwa.

Lebih lanjut, Jokowi memandang bahwa pengembangan Labuan Bajo perlu dilakukan secara terpadu karena terjadi peningkatan investasi di sana, terutama di bidang perhotelan.

“Saya melihat ada peningkatan investasi utamanya hotel-hotel yang sangat banyak di Labuan Bajo ini,” ujar dia..

Sebelumnya, dalam hari pertama kunjungannya di NTT pada Kamis (21/7/2022) kemarin, Jokowi juga telah meresmikan sejumlah proyek infrastruktur pendukung pariwisata di Labuan Bajo.

Proyek-proyek itu adalah perluasan Bandara Komodo, penataan kawasan Pulau Rinca, serta penataan kawasan Marina Labuan Bajo.

Saat meresmikan perluasan Bandara Komodo, Jokowi berpesan agar potensi wisata yang dimiliki oleh Labuan Bajo dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

"Labuan Bajo ini komplet, budaya ada, pemandangan sangat bagus, pantainya cantik, dan di dunia yang enggak ada, enggak ada di tempat lain itu ada, yaitu komodo yang ada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca," kata Jokowi.

"Kekuatan inilah yang harus kita pakai untuk menyejahterakan rakyat kita di sini," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/22/12484521/jokowi-resmikan-spam-wae-mese-ii-di-labuan-bajo-minta-penataan-terintegrasi

Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke