Salin Artikel

Menko Polhukam Tegaskan Tak Ada Operasi Militer di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah tidak melakukan operasi militer di Papua dalam menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Mahfud mengatakan, pendekatan senjata pun hanya digunakan ketika aparat mesti bertindak tegas demi menjamin keamanan masyarakat dan menegakkan hukum.

"Di sana tidak ada operasi militer, tidak menggunakan pendekatan senjata kecuali dilakukan tindakan tegas dalam menjamin keamanan masyarakat dan penegakan hukum," kata Mahfud dalam media briefing di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Ia juga menegaskan, dalam penanganan konflik di Papua, pemerintah tidak memusuhi rakyat maupun budaya Papua. Mahfud mengatakan, KKB bukanlah representasi masyarakat Papua.

"Pemerintah akan tegas memburu dan menindak mereka yang menamakan diri atau yang kita sebut sebagai KKB ini. Musuh kita, musuh rakyat, bukan Papua, tetapi KKB yang ada di Papua," ujar Mahfud.

Mahfud menuturkan, pemerintah juga menggunakan pendekatan kesejahteraan, serta operasi teritorial oleh TNI dan Polri sesuai batasan yang diatur oleh undang-undang dalam menangani KKB di Papua.

Pemerintah, lanjut Mahfud, juga melakukan dialog dengan masyarakat Papua yang menghasilkan sejumlah kebijakan afirmasi seperti dana otonomi khusus, hingga ketentuan kepala daerah di Papua wajib orang asli Papua.

"Kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmasi yaitu mengistimewakan perlakuan untuk mencapai tujuan, kesamaan, dan kebersamaan," kata mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Diketahui, terjadi penyerangan yang dilakukan KKB di Nduga, Papua, Sabtu (16/7/2022).

Sebanyak 11 orang tewas akibat serangan tersebut. Salah satu korbannya adalah pendeta. Sementara dua orang lainnya mengalami luka-luka.

Komandan Komando Resort Militer (Danrem) 172/Praja Wira Yathi, Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Juinta Omboh Sembiring menyebut, 11 warga sipil yang dibunuh secara sadis oleh KKB merupakan warga yang selama ini ikut membangun Kabupaten Nduga.

“11 orang warga sipil yang tewas ini ternyata adalah warga masyarakat Nduga yang selama ini bekerja dan membangun Kabupaten Nduga ke depan,” kata Juinta kepada awak media di Korem 172/PWY, Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Selasa (19/7/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/21/18451501/menko-polhukam-tegaskan-tak-ada-operasi-militer-di-papua

Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke