Kenaikan Tarif Masuk Pulau Komodo Diprotes, Jokowi Sebut Konservasi dan Ekonomi Harus Seimbang

Jokowi mengatakan, kenaikan harga tiket itu didasari oleh perlunya keseimbangan antara kepentingan konservasi dan ekonomi melalui turisme di Pulau Komodo.

"Jadi kita ingin konservasi, tapi kita juga ingin ekonomi lewat turisme, lewat wisatawan, ini harus seimbang," kata Jokowi di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/7/2022), dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi menuturkan, kawasan Labuan Bajo beruntung karena komodo tidak hanya hidup di satu pulau, tetapi di tiga pulau yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar.

Ia menjelaskan, pemerintah telah sepakat bahwa Pulau Komodo dan Pulau Padar akan difokuskan untuk kegiatan konservasi, sedangkan kegiatan wisata dilakukan di Pulau Rinca yang tarifnya tak berubah.

"Komodo di Pulau Rinca dan di Pulau Komodo itu komodonya juga sama, wajahnya juga sama. Jadi kalau mau liat komodo silahkan ke Pulau Rinca, di sini ada komodo," kata dia.

Jokowi mengatakan, masyarakat pun masih dapat berkunjung ke Pulau Komodo untuk melihat komodo yang ada di sana, tetapi biaya yang dikeluarkan berbeda dengan yang ada di Pulau Rinca.

"Sebenarnya simple seperti itu, jangan dibawa kemana-mana karena pegiat-pegiat lingkungan, pegiat-pegiat konservasi juga harus kita hargai mereka," kata Jokowi.

Masyarakat lokal yang hidup di Pulau Komodo, menolak keras wacana Pemerintah Provinsi NTT dan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) menaikkan harga tiket masuk menjadi Rp 3,7 juta yang mulai diterapkan pada 1 Agustus 2022.

Sejumlah warga Pulau Komodo menggelar aksi di halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo, Senin (18/7/2022).

Salah satu warga Pulau Komodo, Iksan mengatakan, sebelum Balai Taman Nasional Komodo mengelola kawasan wisata khusus itu, masyarakat lokal sudah menjaga wilayah itu sejak dulu.

Oleh karena itu, masyarakat Desa Komodo mengutuk keras wacana kenaikan harga tiket masuk. Sebab, harga tiket itu hanya bisa dijangkau masyarakat menengah ke atas.

"Kami mengutuk keras Pemprov NTT yang menyatakan terjadi penurunan nilai jasa ekosistem di Pulau Komodo dan Padar, sehingga harus membatasi pengunjung menjadi 200.000 per tahunnya. Kebijakan tersebut sangat merugikan ekonomi masyarakat Komodo yang notabene 90 persen adalah pelaku pariwisata," jelas Iksan saat berorasi di Halaman Kantor Balai Taman Nasional Komodo, Senin.