Jalan Terjal Demokrat Cari Kawan buat Pilpres 2024...

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat hingga kini masih sendiri. Belum ada partai politik yang bersepakat dengannya untuk berkoalisi di Pemilu 2024.

Padahal, di bawah kepemimpinan Agus Harimutri Yudhoyono (AHY), Demokrat rajin melakukan penjajakan ke parpol lain.

Spekulasi yang beredar, "harga" yang dipatok partai berlambang bintang mercy ini untuk membentuk kongsi terlampau tinggi.

Sementara, dinamika politik terus berjalan. Partai politik satu dan lainnya mulai mengumumkan koalisi, bahkan nama calon presiden.

Lantas, dengan siapa Demokrat akan berkawan pada akhirnya?

Ditolak PDI-P hingga Golkar

Baru-baru ini, Demokrat melalui Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang Dewan Pimpinan Partai, Syahrial Nasution, mengajak Partai Golkar bekerja sama untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Menurut Syahrial, kerja sama antara Golkar dan Demokrat bisa menciptakan stabilitas politik.

Namun, ajakan tersebut langsung ditolak Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya tak mungkin meninggalkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang telah mereka bentuk bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Rasa-rasanya kami tak mungkin membangun koalisi sendiri bersama Demokrat dengan meninggalkan KIB yang diinisiasi bersama ketiga partai," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Ace menjelaskan, KIB sudah melakukan konsolidasi secara masif hingga ke akar rumput. Menurutnya, kerja sama antara Golkar, PAN dan PPP semakin kuat sampai ke daerah-daerah.

Ketiga partai bahkan sudah mendeklarasikan koalisi ini ke tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota.

"Kami memperkuat KIB bukan hanya di tingkat elite nasional," ucap Ace.

Namun demikian, kata Ace, bukan berarti KIB menutup diri terhadap partai politik lain. Dia bilang, koalisi ketiga partai terbuka dengan partai lain, tak terkecuali Demokrat.

"Jadi, kami masih terbuka bagi Partai Demokrat untuk bergabung dengan KIB tanpa meninggalkan PAN dan PPP yang sudah bersama-sama melakukan konsolidasi hingga ke daerah," imbuh Ace.

Sebelum ini, Demokrat juga pernah mendapat penolakan dari PDI-P. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto terang-terangan menyatakan partainya sulit berkoalisi dengan Demokrat karena alasan dinamika politik.

“Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," kata Hasto di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2022).

Menurut Hasto, terkait kerja sama politik, PDI-P akan melihat bagaimana suara para pendukung partainya. Menurut dia, pendukung PDI-P adalah rakyat kecil yang berkarakter apa adanya.

"(Pemilih PDI-P adalah wong cilik) tidak suka berbagai bentuk kamuflase politik. Rakyat apa adanya," ujar Hasto.

Bertemu Nasdem hingga Gerindra

AHY memang terbilang rajin bersilaturahmi dengan elite partai politik. Salah satu yang paling sering ia temui yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Dalam kurun waktu 2 bulan saja, pertemuan antara keduanya digelar sebanyak 3 kali.

Pertama, 29 Maret 2022. Lalu, 5 Juni 2022 yang juga dihadiri mantan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang tak lain adalah ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Terbaru, AHY dan Surya Paloh bertemu pada 23 Juni 2022.

Selain Paloh, AHY juga sowan ke kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada 7 Mei 2022, dan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada 24 Juni.

Namun, pertemuan demi pertemuan ini tampaknya belum juga membuahkan hasil. Justru, Nasdem belakangan mengumumkan bursa calon presiden yang memuat 3 nama tanpa memasukkan AHY.

Sementara, Gerindra bergandeng tangan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan bersiap mengumumkan kongsi bernama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Komunikasi intens

Menanggapi dinamika politik beberapa waktu terakhir, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa partainya masih terus membuka komunikasi dengan seluruh parpol.

Dia mengeklaim, Demokrat bahkan sudah menjalin komunikasi intens dengan beberapa partai politik.

"Sudah ada perwakilan dari kami yang mengemban amanah bertemu secara intens dengan perwakilan beberapa parpol itu, untuk mengarah kepada mutual trust dan kesepakatan koalisi," kata Herzaky kepada Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Beberapa partai yang disebut berkomunikasi intens dengan Demokrat di antaranya Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta beberapa partai lainnya. 

Kendati demikian, Herzaky belum bisa memastikan kapan koalisi partainya diumumkan. Hingga kini, komunikasi terus dibangun untuk mendalami kesamaan visi, misi, dan platform antarpartai.

Nantinya, AHY sendiri yang akan memimpin keputusan pembentukan koalisi.

"Karena kewenangan untuk memutuskan koalisi ada di Majelis Tinggi Partai (MTP), di mana Ketum AHY secara ex officio dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat juga adalah Wakil Ketua MTP," terang Herzaky.

Herzaky menambahkan, Demokrat akan mengusung capres dan cawapres yang berpeluang paling besar menang atau dipilih oleh rakyat.

Memang, kata dia, di internal Demokrat nama AHY banyak didorong untuk maju capres. Namun, kelak, Demokrat bakal menyesuaikan kesepakatan di koalisi.

"Kami tidak mensyaratkan harus ketum ataupun kader kami," kata dia.

Harga tinggi

Melihat ini, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, mahalnya "harga" yang ditawarkan Partai Demokrat untuk kerja sama di Pemilu 2024 mungkin jadi alasan partai besutan SBY itu tak kunjung mendapat rekan koalisi.

Harga mati Demokrat mengusung AHY sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) membuat partai-partai lain berpikir dua kali untuk bekerja sama.

"Sulitnya Demokrat mencari 'pacar' koalisi tidak terlepas dari mahalnya harga 'banderol' politik yang ditawarkan," kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

"Selain selalu mematok target AHY harus jadi 'pengantin' politik, tawaran yang diajukan Demokrat tidak membuat partai-partai lain bergeming," tuturnya.

Ari menilai, elektabilitas AHY tak seberapa dan belum cukup kuat untuk berlaga di pemilu presiden mendatang.

Untuk dilirik menjadi cawapres saja, AHY harus berjuang dan berkompromi dengan minat pasar politik yang lebih menginginkan pemimpin yang punya rekam jejak di eksekutif.

Sementara, AHY belum pernah punya jabatan di pemerintahan. Hingga kini, daya tawarnya sebatas pengalaman karier militer dan ketua umum Partai Demokrat.

"Andai Demokrat bisa lebih luwes, saya yakin Demokrat tidak akan berpotensi 'jomblo'," ucap Ari.

Elektabilitas Demokrat yang menurut survei sejumlah lembaga berada di 5 besar, bahkan 3 besar, nyatanya juga tak membuat partai lain tertarik bekerja sama.

"Elektabilitas hanyalah prediksi dan gambaran yang tidak bisa dijadikan ukuran pasti terjadi di lapangan," kata Ari.

Dengan situasi politik saat ini di mana koalisi dan kerja sama antarpartai sudah mulai terbangun, lanjut Ari, ruang gerak Demokrat semakin sempit.

Dia berpendapat, Demokrat harusnya lebih dulu mengamankan peluang untuk bergabung di koalisi yang ada alih-alih bersikukuh mengusung AHY.

Demokrat juga bisa mencontoh strategi Nasdem yang menawarkan figur-figur populer di pasar politik seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Situasi yang tercipta sekarang ini membuat Demokrat maju tidak kena, mundur pun tidak kena," kata Ari.

"Yang harus dilakukan Demokrat sebaiknya obral tawaran dengan tidak memaksakan AHY harus menjadi nomor satu atau nomor dua," lanjut dosen Universitas Indonesia itu.