Salin Artikel

Ahli Sebut Kampanye Vaksin Booster Harus Lebih Gencar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu kembali menggiatkan kampanye untuk mengajak masyarakat mau melaksanakan vaksinasi dosis ketiga (booster), di samping rencanan menjadikan syarat perjalanan dan masuk ke pusat perbelanjaan.

"Supaya dilakukan kampanye yang masif untuk kembali bersedia dan juga menggunakan fasilitas pelayanan vaksinasi terdekat dengan intensitas dan kemauan yang lebih oleh masyarakat," kata Ahli Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia Hermawan Saputra, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/7/2022).

Hermawan yang juga anggota Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyatakan kampanye mengajak masyarakat melakukan vaksinasi booster sangat penting di tengah kenaikan kasus infeksi harian Covid-19 yang saat ini terjadi.

Penambahan kasus harian itu disebabkan oleh penyebaran subvarian Omicron BA.4 dan BA.5.

Menurut Hermawan, laju vaksinasi dosis ketiga memang terlihat sangat lambat.

"Sekarang ini setelah 1,5 tahun ya vaksinasi prosesnya, laju untuk booster di tahun 2022 itu rendah sekali ya, terjadi penurunan setelah lebaran," ucap Hermawan.

Sebelum dan menjelang Lebaran pada Mei lalu, vaksinasi dosis ketiga meningkat karena pemerintah menjadikan hal itu sebagai syarat supaya masyarakat bisa melaksanakan perjalanan mudik.

Di sisi lain, Hermawan memperkirakan lambannya laju vaksinasi booster itu disebabkan beragam faktor.

Hermawan berpesan kepada pemerintah supaya semua kalangan masyarakat mau melaksanakan vaksinasi booster, dan juga menjamin ketersediaan layanan serta pasokan vaksin.

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 pada Selasa (5/7/2022), jumlah penduduk yang mendapatkan vaksinasi booster bertambah 68.494.

Penambahan itu membuat jumlah keseluruhan masyarakat yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga sampai saat ini berjumlah 51.180.596 orang, atau 24.58 persen dari target sasaran vaksinasi nasional sebesar 208.265.720 penduduk.

Sedangkan yang menjalani vaksinasi dosis pertama bertambah 26.800 orang, sehingga total keseluruhan menjadi 201.616.400 orang.

Kemudian yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua bertambah 23.950 orang, sehingga bertambah menjadi 169.192.447 orang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung meminta para bawahannya untuk meningkatkan capaian vaksinasi booster.

"Saya kira ini terus kita dorong, saya minta Kapolri, Panglima TNI, dan juga Kementerian Kesehatan dan BNPB untuk mendorong terus agar vaksinasi booster bisa dilakukan," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas evaluasi PPKM di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/7/2022).

Presiden meminta vaksinasi booster ditingkatkan di daerah-daerah yang interaksi antarmasyarakat terbilang tinggi.

Dia juga meminta pelaksanaan protokol kesehatan kembali ditingkatkan.

"Ini penting karena kita tidak mau pengendalian Covid ini bisa mengganggu ekonomi kita," ujar Jokowi.

Secara terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau supaya masyarakat segera mendapatkan vaksinasi booster.

Menurut Budi, dari data menunjukkan kekebalan tubuh akan menurun dalam waktu 6 bulan setelah menjalani vaksinasi primer sehingga vaksinasi booster menjadi penting.

"Itu akan memberikan perlindungan dan hati-hati itu tidak ada buruknya," kata Budi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/7/2022).

Budi mengatakan, pihaknya pun akan mencari cara khusus supaya masyarakat tergerak menjalani vaksinasi booster.

"Sama seperti dulu mau divaksinasi orang tua susah sekali. Tapi begitu masuk mal mesti divaksinasi, orang tua mau semua. Kenapa? Karena orang tua senang nganter cucunya ke mal," ujar Budi.

"Orang Indonesia kan perlu pendekatan-pendekatan sosial yang inovatif seperti itu," imbuh dia.

Alhasil, pemerintah menyatakan berencana memberlakukan booster sebagai syarat perjalanan dan masuk mal.

Syarat vaksinasi dosis ketiga ini dinilai sebagai salah satu strategi yang dapat mendongkrak tingkat vaksinasi.

(Penulis Fika Nurul Ulya | Editor : Krisiandi)

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/06/05310081/ahli-sebut-kampanye-vaksin-booster-harus-lebih-gencar

Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke