Kemenlu Sebut Buruh Migran Indonesia yang Meninggal di Malaysia 25 Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyampaikan laporan tindak lanjut mengenai kondisi buruh migran di Depot Tahanan Imigresen (DTI) Sabah, Malaysia.

Dalam siaran pers yang diunggah di laman resmi Kemenlu pada Rabu (29/6/2022), Kemenlu dan perwakilannya di luar negeri telah melakukan pertemuan dengan Pengarah Imigresen Wilayah Sabah, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS) Malaysia dan melakukan pertemuan virtual dengan Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB).

"Dari pertemuan dengan Imigresen tersebut diperoleh data WNI yang meninggal dunia di DTI di Sabah pada tahun 2021 sejumlah 18 orang, dan periode Januari hingga Juni 2022 sejumlah 7 orang," kata rilis Kemenlu.

Kemenlu menyebutkan, data itu sama dengan data yang dimiliki perwakilan RI yang berisikan nama, dan penyebab kematian berdasarkan hasil pemeriksaan (post-mortem) dari otoritas rumah sakit setempat.

Penyebab utama kematian itu adalah karena keterlambatan pemulangan para deportan akibat pembatasan perjalanan selama pandemi.

Data tersebut juga sesuai dengan ralat dari Kedutaan Besar Malaysia mengenai jumlah WNI yang meninggal di DTI di Sabah, yakni bukan 149 orang seperti informasi sebelumnya. Yang sesungguhnya adalah jumlah tersebut merupakan seluruh deportan yang meninggal pada periode itu dari berbagai negara.

Kemudian dalam pertemuan dengan Imigresen itu pemerintah Indonesia meminta agar proses pemulangan para deportan dapat segera dilakukan karena risiko pandemi yang sudah rendah.

Pemulangan dilakukan atas biaya negara.

Indonesia juga meminta agar kondisi detensi di DTI diperbaiki dari segi akses kesehatan dan fasilitas sanitasinya.

Sementara itu, KJRI dan KRI di Sabah juga akan meningkatkan intensitas kunjungan pemantauan, bantuan logistik pakaian, makanan, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tes PCR dalam proses pemulangan.

Dalam waktu dekat Dubes RI di Kuala Lumpur akan ke Sabah dan melakukan pertemuan untuk segera mematangkan langkah-langkah di atas.

Adapun pertemuan dengan KBMB yang telah dilakukan untuk memperoleh data rinci yang mungkin dimiliki, sehingga dapat melakukan pendalaman lebih saksama.

Dalam kaitan itu, KBMB akan melakukan klarifikasi kepada Kedubes Malaysia di Jakarta tentang data yang berbeda itu.

Diberitakan sebelumnya, ratusan buruh migran asal Indonesia dikabarkan meninggal dunia di pusat tahanan imigrasi Sabah, Malaysia.

Mereka diduga diperlakukan tidak manusiawi dan mengalami tindak kekerasan.

Berdasarkan data KBMB setidaknya ada 149 buruh migran yang meninggal di lima DTI di Sabah dalam kurun 2021 hingga Juni 2022.

Perinciannya, 101 orang meninggal sepanjang 2021, dan 48 orang meninggal dunia pada periode Januari-Juni 2022.

Anggota KBMB Abu Mufakhir menyatakan, WNI yang ditangkap karena melanggar aturan imigrasi itu diduga hidup dalam kondisi tidak layak dan tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan.

"Enggak ada air besih, makanannya jelek. bagaimana orang enggak meninggal, mereka itu bisa tidur paling banyak 2 jam sampai 3 jam sehari," kata Mufakhir, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu.

Dari berbagai hasil wawancara yang dilakukan, KBMB menyimpulkan bahwa seluruh DTI di Sabah diduga melakukan pelanggaran yang mengakibatkan ratusan buruh migran Indonesia meninggal dunia.

Pertama, DTI dengan sengaja menelantarkan tahanan yang sakit dan tidak menyediakan pelayanan kesehatan tepat waktu sehingga bisa mencegah penyakit tahanan berkembang menjadi serius dan berakibat fatal.

Kedua, dengan sengaja tidak merujuk tahanan yang sakit ke pusat layanan kesehatan sebelum penyakitnya berkembang lebih serius.

Ketiga, dengan sengaja tidak menyediakan tenaga, fasilitas kesehatan, dan obat-obatan yang diperlukan di dalam DTI.

"Dari wawancara yang kami lakukan, hanya DTI Tawau yang diketahui melakukan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan, itupun setelah terjadi keracunan makanan massal pada November 2021, dan hanya terbatas pada pemeriksaan tuberkulosis," kata Suryani.

Keempat, DTI dengan sengaja tidak melakukan upaya memenuhi hak kesehatan bagi tahanan, DTI juga tidak menjalankan tanggung jawab untuk melindungi kesehatan para tahanan dan memastikan mereka dapat mengakses layanan kesehatan.