Salin Artikel

Kabar Tambahan Kuota Haji Belum Jelas, Waktu Persiapan Dinilai Mepet

JAKARTA, KOMPAS.com - Jika Indonesia benar-benar mendapatkan tambahan kuota haji sebesar 10.000 jemaah dari Arab Saudi dinilai tidak mudah untuk dimanfaatkan.

Menurut Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Yandri Susanto, waktu persiapan yang sempit menjadi persoalan utama jika Indonesia memang benar-benar mendapatkan tambahan kuota.

"Kalau minggu depan, tinggal seminggu lagi, bagaimana ngatur orang yang berangkat. Kan banyak 10.000," kata Yandri saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Kamis (23/6/2022).

Walau Indonesia memang mendapat penambahan kuota, lanjut Yandri, tidak memungkinkan melakukan persiapan bagi para jemaah dengan waktu yang mepet.

"Nanti bisa bikin berantakan," ujar Yandri.

Selain itu, menurut Yandri informasi penambahan kuota jemaah haji sebanyak 10.000 orang untuk Indonesia juga belum jelas.

Yandri sebelumnya menyebutkan Indonesia mendapat tambahan kuota jemaah haji sebanyak 10.000 orang untuk musim haji 1443 Hijriah atau pada 2022.

Yandri mengatakan, informasi itu ia peroleh dari pihak Kementerian Agama pada Selasa (21/6/2022) malam.

Yandri mengatakan, tambahan kuota jemaah haji itu awalnya ada di data e-Hajj yang diterbitkan Kementerian Urusan Haji Arab Saudi.

"Awalnya ada di e-Hajj. Tapi karena mengganggu proses visa calon jemaah haji reguler, ya sekarang dikeluarkan dari e-Hajj. Artinya tambahan kuota 10.000 belum jelas sampai sekarang," kata Yandri.

Rencana menggelar rapat kerja antara Komisi VIII dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas adanya tambahan kuota itu pada Kamis kemarin juga batal.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan, mereka belum mendapat surat resmi dari pemerintah Arab Saudi terkait penambahan kuota haji.

"Kita menunggu surat resmi dari sana," kata Hilman saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (23/6/2022).

Hilman mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah pemerintah akan merealisasikan penambahan kuota haji tersebut mengingat waktu yang terbatas. Kemenag, kata dia, akan menunggu kebijakan dari pemerintah Arab Saudi.

"Kita lihat saja kebijakan dari Saudi ya," ujarnya.

Arab Saudi pada tahun ini memberikan izin bagi 1.000.000 umat Islam dari seluruh dunia untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Dari jumlah itu, Indonesia mendapat kuota sebesar 100.051 jemaah. Jumlah itu terdiri dari 92.825 jemaah haji reguler dan 7.226 jemaah haji khusus serta petugas panitia pelaksanaan ibadah haji (PPIH).

(Penulis : Adhyasta Dirgantara, Fitria Chusna Farisa | Editor : Diamanty Meiliana, Fitria Chusna Farisa)

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/24/05310031/kabar-tambahan-kuota-haji-belum-jelas-waktu-persiapan-dinilai-mepet

Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke