Salin Artikel

Untuk Penyangga IKN, KSP Dorong Pengalihan Tiga Jalan Kabupaten Jadi Jalan Nasional

Hal ini disampaikan oleh Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koorinasi yang diikuti perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Plt Bupati Penajam Paser Utara Hamdam, Rabu (22/6/2022).

"Ini proses yang panjang dan butuh sinkronisasi dari banyak pihak. Tapi kami dari KSP siap mendorong semua proses itu. Oleh sebab itu rapat koordinasi diharapkan mampu menghasilkan bahan-bahan yang bisa dilaporkan ke para pengambil kebijakan,” kata Febry dalam siaran pers, Rabu.

Dalam rapat itu, KSP mendorong pengalihan tiga ruas jalan kabupaten untuk menjadi jalan nasional, yakni Jalan Rikok-Marindan dan Jalan Lingkar Temelow di Kecamatan Sepaku, serta Jalan Gunung Mulia-Sebakung Jaya di Kecamatan Babulu.

Harapannya, pengerjaan tiga ruas jalan tersebut dapat dipercepat oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.

Selain itu, pemerintah pusat mengusulkan agar pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang tersendat sejak tahun 2018 kembali dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Menurut Febry, bendungan itu mesti dilanjutkan meski ketersediaan air baku dari instalasi Kementerian PUPR melalui Bendungan Sepaku Semoi dan intake Sungai Sepaku sudah mencukupi keburuhan di wilayah IKN.

“Maka kenapa tidak disiapkan juga? Sehingga kebutuhan air bagi masyarakat sekitar IKN sudah bisa terjamin terpenuhi,” ujar Febry.

Adapun pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang dimulai pada 2014 berhenti pada November 2017 karena keterbatasan fiskal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Febry berharap, pembangunan bendungan ini dapat diselesaikan melalui kewenangan pemerintah pusat.

https://nasional.kompas.com/read/2022/06/22/11311551/untuk-penyangga-ikn-ksp-dorong-pengalihan-tiga-jalan-kabupaten-jadi-jalan

Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke