Dewan Pers Temui Kapolri, Bahas soal Potensi Konflik Identitas Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertemu dengan sejumlah pengurus Dewan Pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Dalam pertemuan itu, ada sejumlah hal yang dibahas. Salah satunya terkait dengan sistem pendingin atau cooling system dalam rangka mencegah potensi konflik politik identitas dan polarisaasi saat pemilihan umum (pemilu) serentak 2024.

“Terkait juga dengan hal-hal yang saat ini dilaksanakan oleh Polri yang biasa dikenal dengan cooling system untuk mencegah terjadinya polarisasi yang akan memecah belah persatuan anak-anak bangsa yang biasanya muncul karena penggunaan politik identitas pada saat pemilu,” kata Listyo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, Polri dan Dewan Pers sepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa selama pemilu.

Kemudian, kedua pihak juga membahas cara pemberian literasi pendidikan tentang bagaimana bersama-sama menjaga politik yang sehat.

“Karena ke depan tantangan kita akan menjadi semakin besar, kita butuh untuk mengurangi potensi-potensi perpecahan, dan ini selalu saya sampaikan setiap saat kita bertemu dengan seluruh elemen seluruh tokoh, khusus kali ini hal-hal tersebut jadi konsen kita,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menyampaikan Dewan Pers dan Polri memiliki keinginan yang sama, yakni menjaga koherensi sosial atau keutuhan sosial selama proses pelaksanaan Pemilu 2024.

Azyumardi mengatakan, dinamika politik selama proses pemilu berpotensi menciptakan perpecahan di masyarakat.

“Oleh karena itu kita di Dewan Pers berharap agar kawan-kawan media tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai, kita harapkan itu tidak dipakai lagi,” tegas Azyumardi.

Selain itu, ia meminta setiap insan pers melakukan peningkatan kualitas jurnalistik di Indonesia.

Azyumardi berharap pelayanan yang diberikan oleh setiap insan pers dilakukan berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi dan tidak dipakai untuk kepentingan tertentu.

“Karena dengan eksplosi media sosial banyak sekali beredar atau banyak sekali terjadi disinformasi dan misinformasi dan bahkan banyak sekali hoaks, banyak sekali provokasi yang mengadu domba di antara masyarakat,” ujarnya.