Gerindra Hormati Keputusan Jokowi Terkait "Reshuffle" Kabinet

Sebab, Gerindra menegaskan bahwa menjadi hak prerogatif presiden dalam melakukan reshuffle.

"Gerindra menghormati atas keputusan Presiden untuk mengangkat orang-orang yang dianggap baik untuk membantu beliau di posisi mana pun," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Wakil Ketua MPR itu menuturkan, melihat komposisi kabinet setelah dilantiknya menteri dan wakil menteri baru, Gerindra juga tidak mempersoalkannya.

Ia menyatakan, Presiden berhak untuk mengangkat sekaligus memberhentikan menteri dalam kabinet.

"Sehingga, kapan saja Presiden menganggap seorang menteri perlu diangkat dan diberhentikan itu adalah kewenangan Presiden," tuturnya.

Lebih lanjut, Muzani menilai pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu bukan membahas soal reshuffle, melainkan pertemuan itu dilakukan dalam rangka Prabowo hendak melaporkan hasil pertemuannya dengan beberapa menteri pertahanan luar negeri.

"Saya kira itu dilaporkan ke Presiden secara spesifik, pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak membahas tentang reshuffle," ucap Muzani.

Diketahui, Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Merdeka, Rabu siang.

Dengan pelantikan itu, Hadi resmi menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN.

Selain Hadi, Jokowi juga menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.