Pengamat: Para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang Punya Agenda Pribadi Sebaiknya Mengundurkan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, para menteri yang memiliki agenda pribadi mapun partai politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebaiknya mengundurkan diri dari kabinet.

Ari menyampaikan hal itu menanggapi wacana perombakan kabinet atau reshuffle di lingkungan Kabinet Indonesia Maju.

“Para menteri yang nyata-nyata punya agenda pribadi dan partai politik sebaiknya memilih jalan mundur atau harus dilengserkan Jokowi,” sebut Ari pada Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Ia mengatakan kerja politik bakal mengganggu performa para menteri dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan.

“Menteri yang punya agenda politik sebaiknya fokus kepada tugas kepartaian,” katanya.

Ia menilai, masyarakat telah menunggu Presiden Joko Widodo melakukan restrukturisasi kabinet.

Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir jagat politik nasional diramaikan dengan pergerakan sejumlah ketum parpol yang juga anggota kabinet Jokowi-Ma'ruf.

“Reshuffle menjadi jawaban dari keraguan masyarakat atas performa pemerintahan Jokowi yang tinggal seumuran jagung,” tutur dia.

Ari menilai dari sisi kepentingan politik ada dua menteri dan satu wakil menteri yang mestinya keluar dari Kabinet Indonesia Maju.

Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dua, Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.

“Apa jadinya jika ada menteri yang jarang memimpin jajaran kementeriannya karena lebih sibuk mengurus koalisi antar partai,” ungkap Ari.

Lalu Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, yang merupakan Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) yaitu Budi Arie Setiadi.

“Karena lebih sibuk dengan urusan Projo-nya sebaiknya diganti,” imbuh dia.

Diketahui isu reshuffle telah berhembus sejak Maret 2022 lalu.

Belakangan wacana itu kembali bergulir dengan dugaan proses pergantian bakal berlangsung 15 Juni 2022.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan penentuan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi.

“Mau hari ini, mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengungkapkan adanya spekulasi bahwa proses reshuffle akan mendepak nama besar dari kabinet.

“Spekulasi sekarang ini bahkan menyebut akan ada nama besar yang diberhentikan dari kabinet, yang mungkin akan memicu efek domino politik nasional,” sebut Drajad dihubungi Kompas.com, Senin (13/6/2022).